PDN Diretas, Pengelola sampai Pejabat Dinilai Patut Ditindak Tegas

JAKARTA, KOMPAS.com - Serangan siber ransomware terhadap Pusat Data Nasional (PDN) Sementara dinilai harus diinvestigasi sampai tuntas dan pihak-pihak yang bertanggung jawab dan bersalah mesti dihukum.

Menurut pakar keamanan siber Marsudi Wahyu Kisworo, tindakan tegas harus diambil sebagai peringatan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan data pemerintah dan publik di PDN Sementara.

Selain itu, kata Marsudi, sikap tegas mesti dilakukan sebagai tekanan supaya pemerintah dalam mengelola keamanan dan pelindungan data membaik.

"Kalau ditemukan kesalahan, maka harus diberikan tindakan tegas agar pemerintah kita tidak dijuluki sebagai 'stupid government' oleh beberapa media asing akhir-akhir ini," kata Marsudi dalam pernyataannya saat dihubungi oleh Kompas.com, Kamis (27/6/2024).

Baca juga: PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

Marsudi mengatakan, jika pemerintah sudah melakukan penilaian risiko keamanan, membuat prosedur rencana pengamanan, melakukan drill (uji coba) dan excercise (latihan) dalam hal pelindungan data PDN tetapi masih bisa dibobol, maka insiden serangan siber itu dianggap hanya sebagai nasib buruk.

"Pemerintah sudah melakukan hal-hal yang semestinya tetapi ketiban sial saja, tapi kalau itu belum dilakukan atau tidak dilakukan, maka perlu diinvestigasi siapa penanggungjawabnya dan mengapa itu terjadi," ujar Marsudi.

"Bisa saja aparat penegak hukum yang memahami pengamanan sistem siber melakukan investigasi ini," sambung Marsudi.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengakui bahwa pertahanan siber Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara lain.

Baca juga: Data PDN Tidak Di-back Up, DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Budi mengungkapkan, berdasarkan data indeks pertahanan siber pada tahun 2022-2023, Indonesia menempati peringkat ke-20 dari 20 negara yang masuk dalam studi tersebut.

"Kita bisa lihat gambaran peringkat negara dalam indeks pertahanan siber di tahun 2022-2023. Ini hasil study dari MIT Technology Review Insight di 2022, di mana peringkat Indonesia di G20 ini nomor 20," kata Budi Arie dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Kamis (27/6/2024).

Berdasarkan riset tersebut, Indonesia masuk ke dalam klasifikasi "5 negara yang komitmen dalam menciptakan lingkungan pertahanan sibernya lambat dan tidak merata".

"Kalau kita bisa lihat, Australia, Belanda Korsel, AS, Kanada, dan berikutnya (di atas), kita masuk dalam terbawah dengan Meksiko, Brasil, India, Turki, dan Indonesia," ujar Budi Arie.

Untuk diketahui, Pusat Data Nasional (PDN) mengalami serangan siber sejak Kamis (20/6/2024) dan belum pulih sepenuhnya hingga hari ini.

Baca juga: Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Tim dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), BSSN, Polri dan juga Telkom selaku pihak pengelola PDN, sudah berupaya mengembalikan data-data tersebut, tetapi tak berhasil.

Pemerintah akhirnya mengaku gagal memulihkan data-data yang tersimpan di PDN.

“Kita berupaya keras melakukan recovery resource yang kita miliki. Yang jelas data yang sudah kena ransomware sudah tidak bisa kita recovery. Jadi sekarang menggunakan sumber daya yang masih kita miliki,” ujar Direktur Network dan IT Solution Telkom Herlan Wijanarko, Rabu (26/6/2024).