Jokowi Lemas Saat Tahu Izin Berbelit-belit untuk Gelar MotoGP di Mandalika

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku lemas saat mengetahui berbelit-belitnya proses perizinan yang ditempuh untuk dapat menyelenggarakan MotoGP di Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2022 lalu.

Jokowi menyebutkan, ada 13 izin atau surat rekomendasi yang harus dipenuhi, padahal pelaksanaan MotoGP memberikan dampak ekonomi yang luar biasa.

"MotoGP di Mandalika. Saya cek ke panita, ini efeknya luar biasa, dampak ekonominya Rp 4,3 triliun. Bisa menyerap, melibatkan tenaga kerja 8.000, UMKM yang terlibat kurang lebih 1.000. Tapi begitu saya tanya, bagaimana mengenai perizinan, lemes saya. Ternyata ada 13 izin yang harus diurus," ujar Jokowisaat meluncurkan "Digitalisasi Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Event" di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (24/6/2024).

Jokowi menuturkan, ketika itu, panitia harus mengurus surat persetujuan ke desa, mengantongi surat rekomendasi dari Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB, IMI pusat, polsek hingga Polri.

Baca juga: Jokowi Singgung Konser Taylor Swift di Singapura, Beri Contoh soal Cepatnya Perizinan Event

Kemudian, megajukan surat dukungan dari RSUD NTB, surat izin dari Dinas Kebakaran NTB, serta surat pemberitahuan ke pihak Bea Cukai, Kawasan Ekonomi Khusus NTB, dan INSP.

"Kalau saya jadi penyelenggara event itu, lemes dulu sebelum bertanding event-nya. Mungkin masih ada tambahan lagi ini izin yang sudah saya sebut mungkin ada tambahan lagi. Atau mungkin duit saya sudah habis dulu sebelum event-nya terjadi. Ini fakta," kata Jokowi.

Menurut dia, prosedur perizinan yang berbelit-belit itu juga dialami penyelenggara konser musik maupun acara olahraga lainnya.

"Betapa sangat beratnya menjadi penyelenggara event di Indonesia. Padahal event di Indonesia itu, setiap tahun, sekarang sebelum pandemi ada 4.000 event kurang lebih, sekarang 3.700 event," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Betapa Sangat Beratnya Jadi Penyelenggara Event di Indonesia

Oleh sebab itu, Jokowi mendorong instansi terkait untuk menyusun sistem perizinan penyelenggaraan event yang lebih ringkas.

Pemerintah memang sudah meluncurkan online single submission (OSS) untuk penyelenggaraan event pada Senin hari ini.

Namun, Jokowi menekankan bahwa sistem tersebut harus terus diawasi karena ada kementerian yang telah dibuatkan OSS tetapi sistem tersebut dimatikan karena tidak pernah dipantau.

Akibatnya, sistem perizinan kembali dilakukan secara manual yang membuka celah terjadinya perilaku korupsi.