Jokowi: Betapa Sangat Beratnya Jadi Penyelenggara Event di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, menjadi penyelenggara acara atau event di Indonesia sangat berat.

Menurut Presiden, para penyelenggara event di tanah air harus bergelut dengan sistem perizinan yang rumit dan panjang.

"Ini fakta, karena saya tanya langsung problemnya apa? Ini sama dengan konser musik, event olahraga dan lainnya enggak akan jauh dari apa yang saya sebutkan tadi. Betapa sangat beratnya menjadi penyelenggara event di Indonesia," ujar Jokowi dalam sambutannya di peresmian peluncuran Digitalisasi Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Event di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (24/6/2024).

Baca juga: Jokowi Singgung Konser Taylor Swift di Singapura, Beri Contoh soal Cepatnya Perizinan Event

Presiden Jokowi kemudian menjelaskan, ia sering menonton acara konser musik artis nasional, antara lain konser grup band Dewa 19, Gigi, Slank, hingga Ariel Noah.

Menurut Kepala Negara, dari konser-konser yang ia saksikan, diketahui ada proses perizinan yang panjang dan rumit.

Meski begitu, para penyelenggara event konser masih tetap mau menggelar acara tersebut.

"Saya bisa bayangkan, ngurus izin ruwet aja masih mau menyelenggarakan, apalagi kalau sekarang dipercepat. Saya berikan contoh Moto GP di mandalika saya cek di panitia ini efeknya luar biasa, dampak ekonomi Rp 4,3 triliun," ungkap Jokowi.

"Bisa menyerap tenaga kerja 8.000, UMKM yang terlibat kurang lebih 1.000. Tapi begitu saya tanya bagaimana perizinan? Lemes saya. Ternyata ada 13 izin yang harus diurus," lanjutnya.

Baca juga: Beda Suara 2 Menteri Jokowi soal Penyaluran Bansos Tidak Tepat Sasaran

Perizinan itu pun akhirnya terbit dengan nama surat rekomendasi.

Selain itu, penyelenggara juga harus mengurus surat persetujuan desa, dari Polsek setempat, Polres setempat, Polda hingga Polri.

Kemudian ada lagi surat dukungan dari RSUD NTB dan surat dukungan dari Dinas Kebakaran yang harus terbit. Sebab jika tidak terbit maka acara Moto GP tidak bisa digelar.

Lalu ada pula surat pemberitahuan Bea Cukai karena mendatangkan barang dari luar, surat KEK NTB, UNSW urusan bea cukai dan sebagainya.

"Kalau saya jadi penyelenggara event itu, lemes sebelum bertanding. Mungkin masih ada tambahan lagi, atau mungkin duit saya sudah habis dulu sebelum event terjadi," jelas Jokowi.