Menkominfo Sebut Banyak Instansi Tak "Back Up" Data PDN Sebab Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menuding keterbatasan anggaran menjadi alasan sejumlah kementerian/lembaga dan instansi pengguna Pusat Data Nasional (PDN) Sementara tidak membuat data cadangan (back up).

Alhasil, sebagian besar data kementerian/lembaga serta instansi yang disimpan pada peladen (server) PDN Sementara yang berada di Surabaya, Jawa Timur diperkirakan sulit dipulihkan dari serangan siber ransomware Lockbit 3.0.

Hal itu disampaikan Budi dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi I DPR serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Budi mengatakan, sebenarnya fasilitas cadangan data (back up) di PDN Sementara tersedia.

Baca juga: Panasnya Rapat di DPR Bahas Peretasan PDN: Kominfo, BSSN dan Telkom Saling Lempar Bola hingga Disindir Bodoh

Menurut dia, fasilitas itu disediakan oleh PT Lintasarta maupun PT Telkom yang menjadi operator PDN Sementara.

"Seandainya kalau boleh jujur kadang tenant juga kesulitan melakukan pengadaan infrastruktur back up, karena persoalan keterbatasan anggaran, atau kesulitan menjelaskan urgensi back up tersebut kepada otoritas keuangan atau auditor," kata Budi.

Budi menyampaikan, mereka sudah meminta para pengguna PDN Sementara buat membuat data cadangan.

"Kami terus mendorong para tenant atau pengguna melakukan back up. Namun, kebijakan itu kembali ke para tenant, ini bukan berarti menyalahkan tenant, ini harus jadi evaluasi kita bersama," ucap Budi.

Baca juga: Menkominfo Masih Bisa Bilang Alhamdulillah usai PDN Diretas, Ini Sebabnya

Budi kemudian menjelaskan rincian data yang telah berhasil dibuatkan salinan setelah PDN Sementara mengalami serangan siber.

Dia mengatakan, jumlah mesin virtual berhasil dibuatkan data cadangan sebanyak 1.630 buah, atau 28,5 persen dari total kapasitas sebanyak 5.709.

Budi membenarkan data berhasil dibuatkan cadangan hanya sebagian kecil dari data keseluruhan.

Budi juga mengakui bahwa pertahanan siber Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara lain.

Budi mengungkapkan, berdasarkan data indeks pertahanan siber pada tahun 2022-2023, Indonesia menempati peringkat ke-20 dari 20 negara yang masuk dalam studi tersebut.

Baca juga: Komisi I Desak Pemerintah Buat Satgas dan Crisis Center Tangani PDN

"Kita bisa lihat gambaran peringkat negara dalam indeks pertahanan siber di tahun 2022-2023. Ini hasil studi dari MIT Technology Review Insight di 2022, di mana peringkat Indonesia di G20 ini nomor 20," kata Budi Arie dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Kamis (27/6/2024).

Berdasarkan riset tersebut, Indonesia masuk ke dalam klasifikasi "5 negara yang komitmen dalam menciptakan lingkungan pertahanan sibernya lambat dan tidak merata".