Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Jumlah Dokter Spesialis Ditambah Sebanyak-banyaknya

Kompas.com - 27/06/2024, 16:03 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan agar jumlah dokter spesialis di Indonesia terus ditambah setelah meninjau RSUD Tamiang Layang yang berada di Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah pada Kamis (27/6/2024).

Jokowi mengatakan, RSUD Tamiang Layang serta banyak rumah sakit lain di tanah air punya masalah serupa, yakni kekurangan dokter spesialis.

"Memang yang banyak, yang enggak ada itu spesial jantung, syaraf, sama untuk yang kanker. Di mana-mana sama. Oleh sebab itu, harus dikejar sebanyak-banyaknya dokter spesialis yang tadi saya sampaikan," ujar Jokowi, Kamis, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi lantas menjelaskan bahwa salah satu alasannya sering mengunjungi rumah sakit di daerah adalah untuk mengecek kesiapan sumber daya manusia di rumah sakit.

Baca juga: Tinjau RSUD di Barito Timur, Jokowi Soroti Kurangnya Dokter Spesialis

Selain itu, ia juga ingin memastikan kesiapan rumah sakit dalam menerima dan mengoperasikan peralatan medis canggih yang segera didistribusikan oleh pemerintah. 

Mantan wali kota Solo itu mengatakan, jika sumber daya manusia di rumah sakit belum cukup atau belum siap, Kementerian Kesehatan akan melakukan pemerataan.

"Kalau alatnya dikirim, SDM-nya ada apa tidak? Ada yang siap, ada yang belum siap. Ada yang sudah cukup, masih banyak lagi yang belum cukup. Itulah yang akan dikejar oleh Pak Menteri Kesehatan," ujar Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku kerap menerima keluhan soal ketersediaan dokter spesialis saat berkunjung ke berbagai daerah di Indonesia.

Baca juga: PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Ia menuturkan, produksi dokter spesialis di dalam negeri memang menjadi pekerjaan besar, mengingat rasio dokter spesialis hanya 0,47 per 1.000 penduduk.

Peringkat ketersediaan dokter spesialis pun berada di urutan ke-147 sedunia dan peringkat ke-9 di antara negara-negara Asia Tenggara.

Berdasarkan laporan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Indonesia masih kekurangan dokter umum sekitar 124.000, dan kekurangan dokter spesialis sebesar 29.000 orang.

Masalah lainnya, distribusi dokter spesialis tidak merata di seluruh wilayah, hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa dan kota-kota besar.

Oleh karena itu, Jokowi meminta pemangku kebijakan untuk membuat terobosan agar produksi dokter spesialis lebih cepat lewat pendidikan berbasis rumah sakit maupun universitas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Nasional
KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

Nasional
KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan 'Back Up' Data Imigrasi

[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan "Back Up" Data Imigrasi

Nasional
Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Nasional
Pejabat Pemerintah Dinilai Tak 'Gentle' Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Pejabat Pemerintah Dinilai Tak "Gentle" Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Nasional
Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar 'Fun Run' hingga Konser di GBK Minggu Besok

Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar "Fun Run" hingga Konser di GBK Minggu Besok

Nasional
Beri Sinyal Poros Ketiga di Pilkada Jakarta, PDI-P: Kami Poros Rakyat

Beri Sinyal Poros Ketiga di Pilkada Jakarta, PDI-P: Kami Poros Rakyat

Nasional
Kasus Ahli Waris Krama Yudha Jadi Momentum Reformasi Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia

Kasus Ahli Waris Krama Yudha Jadi Momentum Reformasi Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia

Nasional
Gaspol! Hari Ini: Di Balik Layar Pencalonan Anies Baswedan-Sohibul Iman

Gaspol! Hari Ini: Di Balik Layar Pencalonan Anies Baswedan-Sohibul Iman

Nasional
PAN Pertimbangkan Kaesang jika Ridwan Kamil Tak Maju di Pilkada DKI

PAN Pertimbangkan Kaesang jika Ridwan Kamil Tak Maju di Pilkada DKI

Nasional
PDI-P Buka Peluang Usung Anies Baswedan, tapi Tunggu Restu Megawati

PDI-P Buka Peluang Usung Anies Baswedan, tapi Tunggu Restu Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com