Luhut Sebut Perizinan Online Bakal Diterapkan untuk Tenaga Kerja Asing

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, pemerintah akan memperluas layanan perizinan online untuk pengurusan visa dan izin kerja tenaga asing di Indonesia.

Hal ini disampaikan Luhut dalam acara peluncuran "Digitalisasi Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Event" di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (24/6/2024).

"Dengan izin bapak Presiden, kami akan memperluas digitalisasi perizinan event ini untuk perizinan event internasional pada tahun ini juga. Tahapan selanjutnya adalah mengintegrasikan pengajuan izin kerja tenaga asing, dan visa dalam TKA-Online," kata Luhut, Senin.

Pada Senin hari ini, pemerintah telah meluncurkan layanan perizinan online untuk penyelenggaraan event.

Baca juga: Kapolri Pastikan Izin Penyelenggaraan Event Tak Lagi Berbelit-belit

Luhut menyebutkan, perizinan online ini akan memberikan kredibilitas dan transparansi yang berkeadilan bagi industri pariwisata dalam pelaksanaan event-event.

Lewat perizinan secara daring, tahapan atau prosesnya akan lebih sederhana, yaitumengurangi pengisian data dari 63 berkas (file) menjadi hanya 33 berkas. Lalu, dari 9 dokumen menjadi 2 dokumen yang harus disampaikan penyelenggara.

Luhut mengeklaim, layanan izin online ini membuat perizinan bakal keluar maksimal 14 hari sebelum hari-H untuk event-event berskala nasional.

"Dan (keluar) 21 hari sebelum hari H untuk level internasional. Digitalisasi juga menjadi atau memberikan standarisasi biaya," ucap Luhut.

Baca juga: Jokowi Singgung Konser Taylor Swift di Singapura, Beri Contoh soal Cepatnya Perizinan Event

Ia menuturkan, dengan integrasi tersebut, perizinan penyelenggaraan event musik dan sejenisnya yang berskala internasional akan lebih mudah diperoleh.

Menurut dia, hal tersebut akan meningkatkan daya ungkit indonesia agar lebih kompetitif, dibanding negara tetangga.

Lebih lanjut ia menjabarkan, perizinan online yang diluncurkan hari ini dapat menjadi rujukan bagi GovTech dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

"Kami yakin inovasi digitalisasi perizinan penguatan layanan pemerintah dan kolaborasi akan menjadi legacy yang baik bagi pemerintahan selanjutnya. Dengan tekad kuat dan kerja keras kita membangun pondasi menuju Indonesia maju 2024," kata dia.