Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Singgung Konser Taylor Swift di Singapura, Beri Contoh soal Cepatnya Perizinan "Event"

Kompas.com - 24/06/2024, 09:53 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyinggung soal konser penyanyi Taylor Swift di Singapura saat menjelaskan sistem perizinan acara nasional dan internasional di Indonesia.

Menurut Presiden, Singapura banyak mendapat kesempatan menggelar event internasional karena kecepatan pelayanan perizinan.

Mula-mula, Presiden mengungkapkan konser Taylor Swift digelar di Singapura selama enam hari pada Maret lalu.

Baca juga: Akhir Pekan, Presiden Jokowi Ajak 2 Cucu Kunjungi Solo Safari

Ia pun menekankan, Singapura menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang bisa menggelar konser Taylor Swift selama enam hari.

"Yang nonton saya yakin lebih dari separuh itu orang Indonesia. Karena penggemar Taylor Swift kalau kita lihat di Spotify Indonesia itu 2,2 juta orang," ujar Jokowi dalam sambutannya di peluncuran "Digitalisasi Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Event" di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (24/6/2024).


Penjelasan Kepala Negara itu membuat hadirin yang terdiri dari pejabat Polri, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan para pejabat negara tertawa.

Presiden Jokowi lantas mengatakan, konser Taylor Swift di Singapura saat itu digelar tiga jam setiap harinya.

Ratusan ribu penonton dari berbagai negara pun hadir di negeri singa itu.

"Sekali lagi, saya pastikan separuh orang Indonesia, mungkin bahkan yang ada di sini, hadir di sana," kata Jokowi yang langsung disambut tepuk tangan hadirin.

Baca juga: Airlangga Yakin Jokowi Punya Pengaruh dalam Pilkada meski Sebut Kearifan Lokal sebagai Kunci

Akibatnya, kata Jokowi, ada capital outflow atau aliran dana dari Indonesia ke Singapura, sehingga negara kehilangan uang yang dibelanjakan masyarakat di luar negeri.

Bukan hanya belanja tiket konser, tetapi juga untuk akomodasi, transportasi, wisata terkait dan sebagainya.

"Kenapa sih selalu yang menyelenggarakan itu Singapura? Karena kecepatan melayani, kecepatan dalam mendatangkan artis-artis (internasional) tadi. Dukungan pemerintah baik itu akses, keamanan dan lainnya," ucap Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Periksa Terpidana Mardani Maming dan Yoory Corneles Jadi Saksi Pungli di Rutan

KPK Periksa Terpidana Mardani Maming dan Yoory Corneles Jadi Saksi Pungli di Rutan

Nasional
Undang Jokowi Buka Kongres III, Nasdem: Kita Setia, meski Diusir

Undang Jokowi Buka Kongres III, Nasdem: Kita Setia, meski Diusir

Nasional
Bertemu Mendagri Tito, Menpan-RB Apresiasi Capaian Reformasi Birokrasi Kemendagri

Bertemu Mendagri Tito, Menpan-RB Apresiasi Capaian Reformasi Birokrasi Kemendagri

Nasional
Soal Pengusungan Anies-Sohibul, PKB Ingatkan PKS Jangan 'Bypass'

Soal Pengusungan Anies-Sohibul, PKB Ingatkan PKS Jangan "Bypass"

Nasional
Jaksa KPK: Surat Tuntutan SYL dkk Setebal 1.576 Halaman

Jaksa KPK: Surat Tuntutan SYL dkk Setebal 1.576 Halaman

Nasional
Zulhas Disebut Akan Dipilih Secara Aklmasi untuk Kembali Pimpin PAN

Zulhas Disebut Akan Dipilih Secara Aklmasi untuk Kembali Pimpin PAN

Nasional
MPR RI Pastikan Amendemen UUD 1945 Tidak Bisa Dilakukan Periode Ini

MPR RI Pastikan Amendemen UUD 1945 Tidak Bisa Dilakukan Periode Ini

Nasional
Pegawai Kemenkominfo yang Kedapatan Main Judi Online Terancam Dipecat

Pegawai Kemenkominfo yang Kedapatan Main Judi Online Terancam Dipecat

Nasional
Menkominfo, Kepala BSSN dan Sejumlan Menteri Lain Dipanggil Jokowi, Bahas Peretasan PDN

Menkominfo, Kepala BSSN dan Sejumlan Menteri Lain Dipanggil Jokowi, Bahas Peretasan PDN

Nasional
Menkominfo dan BSSN Beda Suara soal Pengungkapan Peretas PDN

Menkominfo dan BSSN Beda Suara soal Pengungkapan Peretas PDN

Nasional
Menkominfo Sebut Banyak Instansi Tak 'Back Up' Data PDN Sebab Anggaran

Menkominfo Sebut Banyak Instansi Tak "Back Up" Data PDN Sebab Anggaran

Nasional
PAN Bantah Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Maju Pilkada Jakarta

PAN Bantah Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Maju Pilkada Jakarta

Nasional
Komisi I DPR Desak Pemerintah Cari Pelaku Peretasan PDN

Komisi I DPR Desak Pemerintah Cari Pelaku Peretasan PDN

Nasional
Wakil Ketua MPR Sebut Prabowo Akan Dilantik sebagai Presiden di Jakarta, Bukan IKN

Wakil Ketua MPR Sebut Prabowo Akan Dilantik sebagai Presiden di Jakarta, Bukan IKN

Nasional
Kerentanan Pertahanan dan Keamanan Siber Nasional yang Tak Dibenahi

Kerentanan Pertahanan dan Keamanan Siber Nasional yang Tak Dibenahi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com