Maraknya Judi “Online”: Di Antara Gagalnya Program Kesejahteraan dan Penegakan Hukum

Dari jumlah tersebut, menurut PPATK, sekitar 79 persen atau 2,1 juta orang bertaruh dengan nominal di bawah Rp 100.000. Dengan kata lain, mengindikasikan mereka dari golongan ekonomi menengah ke bawah.

Baca juga: Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi Online, tapi...

Penindakan hukum tak timbulkan efek jera

Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menyoroti kurangnya penindakan hukum yang tegas terhadap pelaku judi online. Akibatnya, tidak menimbulkan efek jera.

Abdul Fickar mengatakan, terus melakukan penutupan akun yang mengandung muatan judi online oleh pemerintah tidak akan pernah cukup. Sebab, harus dibarengi dengan penindakan yang tegas terhadap pelaku.

"Menurut saya, yang lebih penting selain menutup situs judi online itu mustinya dilanjutkan dengan proses hukum,” kata Abdul Fickar dalam program Obrolan Newsroom bersama Kompas.com, Selasa.

Apalagi dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jelas disebutkan ancaman hukuman terhadap pelaku judi online maksimal 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

Baca juga: PPATK: Ada Uang Terkait Judi Online Mengalir ke 20 Negara, Mayoritas di Asia Tenggara

Dengan adanya penghukuman yang tegas, menurut dia, masyarakat dan para calon pelaku bisa melihat bahwa mereka bisa dihukum hingga 10 tahun apabila terlibat dalam judi online.

“Sekali lagi, saya mau tekankan, kalau sudah ketangkap bawa ke pengadilan. Lalu, dihukum supaya ada pengetahuan atau pemberitahuan kepada masyarakat, ‘ini loh judi online yang kamu main Rp 100.000 sampai Rp 200.000 akibatnya bisa dihukum 10 tahun di penjara’. Supaya ada efek jera,” ujarnya.

Untuk diketahui, pelarangan pendistribusian informasi dan dokumen elektronik bermuatan perjudian diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE. Pasal itu berbunyi, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Kemudian, Pasal 45 Ayat (2) UU ITE berbunyi, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar)”.

Sementara itu, pemain judi online juga bisa dijerat pidana paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp 10 juta sebagaimana bunyi Pasal 303 bis Ayat (1) KUHP.

Pasal 303 bis Ayat (1) itu berbunyi, “Diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah: 1. barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303; 2. barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang”.

Baca juga: Ironi Penanganan Judi Online di Indonesia: Bukan Barang Baru, tapi Tak Juga Terselesaikan

Hukuman ringan

Sejauh ini, vonis yang dijatuhkan pada pelaku judi online memang masih termasuk ringan. Contohnya, vonis yang dijatuhkan kepada Bandar judi online terbesar di Sumatera Utara (Sumut), Jonni alias Apin BK.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada 27 Juni 2023, hanya menjatuhkan vonis tiga tahun penjara dan denda Rp 100 juta kepada Apin BK.

Kemudian, harta yang diperoleh pada April-Agustus 2022 juga diputuskan untuk negara karena terbukti merupakan hasil pencucian uang dari perjudian. Sementara harta lainnya yang sudah sempat disita dikembalikan karena dinilai tidak terkait perjudian.

Putusan itu lantas diperberat di tingkat banding. Meskipun, pidana penjara untuk Apin BK tetap tiga tahun penjara.

Pengadilan Tinggi (PT) Medan hanya memperberat hukuman denda terhadap Apin BK menjadi Rp 1 miliar subsider satu tahun kurungan.

Baca juga: Perang Bersama Melawan Judi Online