Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya memanggil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim untuk memberikan penjelasan terkait isu kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) yang dua pekan ke belakang ramai diperbincangkan publik.

Selasa (21/5/2024) kemarin, Nadiem beserta jajaran menyanggupi panggilan DPR itu dalam rapat kerja Komisi X.

Rapat yang dimulai sekira pukul 10.00 WIB itu berakhir pada pukul 13.00 WIB.

Jalannya rapat berlangsung panas dengan hampir belasan anggota beserta pimpinan Komisi X mencecar Nadiem soal kenaikan UKT.

Ada juga yang menyinggung soal pernyataan Pelaksana Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud-Ristek, Tjitjik Tjahjandarie, bahwa pendidikan tinggi sifatnya tersier dan tidak wajib.

Sayangnya, Tjitjik tidak hadir dalam rapat tersebut.

Baca juga: Soal Pernyataan Kuliah Bersifat Tersier, DPR: Tidak Tepat Diucapkan Pejabat Publik

Berikut poin-poin klarifikasi Nadiem beserta Kemendikbud soal isu terkini, mulai dari kenaikan UKT hingga pendidikan tinggi bersifat tersier.

1. Kenaikan UKT untuk mahasiswa baru

Saat rapat baru berjalan, Nadiem langsung menegaskan bahwa kenaikan UKT berlaku bagi mahasiswa baru.

Mahasiswa yang sudah menempuh pendidikan di perguruan tinggi nasional tidak akan terdampak.

"Jadi peraturan Kemendikbud ini tegaskan bahwa peraturan UKT baru ini, hanya berlaku kepada mahasiswa baru. Tidak berlaku untuk mahasiswa yang sudah belajar di perguruan tinggi," kata Nadiem, Selasa.

"Jadi masih ada mispersepsi di berbagai kalangan di sosmed dan lain-lain bahwa ini akan tiba-tiba mengubah rate UKT pada mahasiswa yang sudah melaksanakan pendidikan di perguruan tinggi. Ini tidak benar sama sekali," sambungnya.

Baca juga: Nadiem Tegaskan Kenaikan UKT Hanya Berlaku bagi Mahasiswa Baru

2. UKT berjenjang

Nadiem juga memastikan bahwa Kemendikbud-Ristek selalu meminta perguruan tinggi negeri (PTN) agar menerapkan UKT berjenjang.

Hal ini dilakukan dalam rangka mengedepankan asas keadilan dan inklusivitas bagi seluruh mahasiswa.