Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tunggu Putusan MK, PDI-P Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Terlaksana Bukan karena Jokowi

Kompas.com - 14/04/2024, 15:51 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI-P Aryo Seno Bagaskoro mengaku, tidak sepakat jika belum terlaksananya pertemuan antara Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan calon presiden pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto karena faktor bayang-bayang Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Seno, PDI-P menunggu semua tahapan di Mahkamah Konstitusi (MK) menyangkut perselisihan hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2024, sebelum menentukan kapan Megawati dan Prabowo jadi bertemu.

"Pada dasarnya, kami tidak diajarkan untuk bersikap isuk tempe sore dele (pagi tempe, sore kedelai). Berubah-ubah mengikuti tren semata. Dalam berpolitik idealnya konsisten pada prinsip dan sikap," kata Seno kepada Kompas.com, Minggu (14/4/2024).

Baca juga: Soal Dukungan PDI-P di Pilkada Sumut, Hasto: Semua Boleh Mendaftar, kecuali Bobby Nasution

Seno menegaskan bahwa PDI-P kini masih berfokus pada mengkritisi pelaksanaan Pemilu 2024, terutama Pilpres yang banyak dianggap sebagai Pemilu terburuk sepanjang sejarah.

PDI-P masih menganggap Pemilu 2024 penuh dengan intervensi kekuasaan, pelanggaran etik hingga mobilisasi bantuan politik terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) tertentu.

"Hantaman pada demokrasi yang demikian keras itu harus direparasi. Jadi fokus kami hari ini sedang ke sana. Baik melalui perlawanan hukum di MK dan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), secara politik, maupun melalui jalur pelembagaan Partai," ujar Seno.

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini lantas mengatakan, keputusan apakah PDI-P akan berada di dalam atau luar pemerintahan ke depan, bakal terlihat dalam Kongres partai.

"Jadi tidak serta merta melalui pertemuan-pertemuan saja," katanya.

Baca juga: TKN Sebut Jokowi Tak Jadi Penghambat Silaturahim Prabowo dengan Megawati

Menurut Seno, PDI-P mempertimbangkan banyak hal untuk bersikap terhadap pemerintahan ke depan.

Pertimbangan itu di antaranya situasi ekonomi global, geopolitik, tantangan demografi, etika demokrasi hingga suasana kebatinan rakyat.

"Hal itu terus dijadikan pertimbangan melangkah. Bukan semata-mata lobi-lobi politik," ujar Seno.

Lebih lanjut, Seno menilai tidak ada persoalan antara Megawati maupun PDI-P untuk berkomunikasi dengan Prabowo.

Dia mengatakan, hubungan PDI-P dan Prabowo Subianto baik secara personal.

"Tetapi perjuangan di MK adalah fokus utama kami hari ini, bahkan Ibu (Megawati) sampai membuat tulisan tentang MK. Kami sangat serius dalam menghayati kepercayaan dan amanat rakyat yang dititipkan pada kami melalui Pemilu," kata Seno.

"Jadi dalam rangka menghargai proses itu, alangkah baiknya jika menunggu hasil putusan sidang MK," ujarnya lagi.

Baca juga: Politikus PDI-P: Jika Jokowi Ingin Rekonsiliasi dengan Megawati, Syaratnya Kedepankan Bangsa, Bukan Keluarga

Diberitakan sebelumnya, Megawati Soekarnoputri akan bertemu Prabowo Subianto, usai sidang sengketa Pilpres 2024 selesai.

Hal itu kembali ditegaskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto.

"Skala prioritas utama saat ini adalah mengawal seluruh proses di MK (Mahkamah Konstitusi)," ujar Hasto saat ditemui di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat, 12 April 2024.

Sebab, menurut Hasto, Megawati sangat mengharapkan putusan MK bisa mengabulkan permohonan diskualifikasi capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan dilakukan pemilu ulang.

Baca juga: Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Nasional
TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

Nasional
Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Nasional
Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Nasional
Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Nasional
Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Nasional
Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Nasional
TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

Nasional
Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com