Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tunggu Putusan MK, PDI-P Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Terlaksana Bukan karena Jokowi

Kompas.com - 14/04/2024, 15:51 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI-P Aryo Seno Bagaskoro mengaku, tidak sepakat jika belum terlaksananya pertemuan antara Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan calon presiden pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto karena faktor bayang-bayang Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Seno, PDI-P menunggu semua tahapan di Mahkamah Konstitusi (MK) menyangkut perselisihan hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2024, sebelum menentukan kapan Megawati dan Prabowo jadi bertemu.

"Pada dasarnya, kami tidak diajarkan untuk bersikap isuk tempe sore dele (pagi tempe, sore kedelai). Berubah-ubah mengikuti tren semata. Dalam berpolitik idealnya konsisten pada prinsip dan sikap," kata Seno kepada Kompas.com, Minggu (14/4/2024).

Baca juga: Soal Dukungan PDI-P di Pilkada Sumut, Hasto: Semua Boleh Mendaftar, kecuali Bobby Nasution

Seno menegaskan bahwa PDI-P kini masih berfokus pada mengkritisi pelaksanaan Pemilu 2024, terutama Pilpres yang banyak dianggap sebagai Pemilu terburuk sepanjang sejarah.

PDI-P masih menganggap Pemilu 2024 penuh dengan intervensi kekuasaan, pelanggaran etik hingga mobilisasi bantuan politik terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) tertentu.

"Hantaman pada demokrasi yang demikian keras itu harus direparasi. Jadi fokus kami hari ini sedang ke sana. Baik melalui perlawanan hukum di MK dan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), secara politik, maupun melalui jalur pelembagaan Partai," ujar Seno.

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini lantas mengatakan, keputusan apakah PDI-P akan berada di dalam atau luar pemerintahan ke depan, bakal terlihat dalam Kongres partai.

"Jadi tidak serta merta melalui pertemuan-pertemuan saja," katanya.

Baca juga: TKN Sebut Jokowi Tak Jadi Penghambat Silaturahim Prabowo dengan Megawati

Menurut Seno, PDI-P mempertimbangkan banyak hal untuk bersikap terhadap pemerintahan ke depan.

Pertimbangan itu di antaranya situasi ekonomi global, geopolitik, tantangan demografi, etika demokrasi hingga suasana kebatinan rakyat.

"Hal itu terus dijadikan pertimbangan melangkah. Bukan semata-mata lobi-lobi politik," ujar Seno.

Lebih lanjut, Seno menilai tidak ada persoalan antara Megawati maupun PDI-P untuk berkomunikasi dengan Prabowo.

Dia mengatakan, hubungan PDI-P dan Prabowo Subianto baik secara personal.

"Tetapi perjuangan di MK adalah fokus utama kami hari ini, bahkan Ibu (Megawati) sampai membuat tulisan tentang MK. Kami sangat serius dalam menghayati kepercayaan dan amanat rakyat yang dititipkan pada kami melalui Pemilu," kata Seno.

"Jadi dalam rangka menghargai proses itu, alangkah baiknya jika menunggu hasil putusan sidang MK," ujarnya lagi.

Baca juga: Politikus PDI-P: Jika Jokowi Ingin Rekonsiliasi dengan Megawati, Syaratnya Kedepankan Bangsa, Bukan Keluarga

Diberitakan sebelumnya, Megawati Soekarnoputri akan bertemu Prabowo Subianto, usai sidang sengketa Pilpres 2024 selesai.

Hal itu kembali ditegaskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto.

"Skala prioritas utama saat ini adalah mengawal seluruh proses di MK (Mahkamah Konstitusi)," ujar Hasto saat ditemui di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat, 12 April 2024.

Sebab, menurut Hasto, Megawati sangat mengharapkan putusan MK bisa mengabulkan permohonan diskualifikasi capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan dilakukan pemilu ulang.

Baca juga: Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com