Salin Artikel

Tunggu Putusan MK, PDI-P Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Terlaksana Bukan karena Jokowi

Menurut Seno, PDI-P menunggu semua tahapan di Mahkamah Konstitusi (MK) menyangkut perselisihan hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2024, sebelum menentukan kapan Megawati dan Prabowo jadi bertemu.

"Pada dasarnya, kami tidak diajarkan untuk bersikap isuk tempe sore dele (pagi tempe, sore kedelai). Berubah-ubah mengikuti tren semata. Dalam berpolitik idealnya konsisten pada prinsip dan sikap," kata Seno kepada Kompas.com, Minggu (14/4/2024).

Seno menegaskan bahwa PDI-P kini masih berfokus pada mengkritisi pelaksanaan Pemilu 2024, terutama Pilpres yang banyak dianggap sebagai Pemilu terburuk sepanjang sejarah.

PDI-P masih menganggap Pemilu 2024 penuh dengan intervensi kekuasaan, pelanggaran etik hingga mobilisasi bantuan politik terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) tertentu.

"Hantaman pada demokrasi yang demikian keras itu harus direparasi. Jadi fokus kami hari ini sedang ke sana. Baik melalui perlawanan hukum di MK dan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), secara politik, maupun melalui jalur pelembagaan Partai," ujar Seno.

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini lantas mengatakan, keputusan apakah PDI-P akan berada di dalam atau luar pemerintahan ke depan, bakal terlihat dalam Kongres partai.

"Jadi tidak serta merta melalui pertemuan-pertemuan saja," katanya.

Menurut Seno, PDI-P mempertimbangkan banyak hal untuk bersikap terhadap pemerintahan ke depan.

Pertimbangan itu di antaranya situasi ekonomi global, geopolitik, tantangan demografi, etika demokrasi hingga suasana kebatinan rakyat.

"Hal itu terus dijadikan pertimbangan melangkah. Bukan semata-mata lobi-lobi politik," ujar Seno.

Lebih lanjut, Seno menilai tidak ada persoalan antara Megawati maupun PDI-P untuk berkomunikasi dengan Prabowo.

Dia mengatakan, hubungan PDI-P dan Prabowo Subianto baik secara personal.

"Tetapi perjuangan di MK adalah fokus utama kami hari ini, bahkan Ibu (Megawati) sampai membuat tulisan tentang MK. Kami sangat serius dalam menghayati kepercayaan dan amanat rakyat yang dititipkan pada kami melalui Pemilu," kata Seno.

"Jadi dalam rangka menghargai proses itu, alangkah baiknya jika menunggu hasil putusan sidang MK," ujarnya lagi.

Hal itu kembali ditegaskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto.

"Skala prioritas utama saat ini adalah mengawal seluruh proses di MK (Mahkamah Konstitusi)," ujar Hasto saat ditemui di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat, 12 April 2024.

Sebab, menurut Hasto, Megawati sangat mengharapkan putusan MK bisa mengabulkan permohonan diskualifikasi capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan dilakukan pemilu ulang.

https://nasional.kompas.com/read/2024/04/14/15513611/tunggu-putusan-mk-pdi-p-sebut-pertemuan-megawati-prabowo-belum-terlaksana

Terkini Lainnya

Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

Nasional
Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Nasional
Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Nasional
Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat 'Geo Crybernetic'

Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat "Geo Crybernetic"

Nasional
Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

Nasional
Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

Nasional
PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

Nasional
SYL Klaim Tak Pernah 'Cawe-cawe' soal Teknis Perjalanan Dinas

SYL Klaim Tak Pernah "Cawe-cawe" soal Teknis Perjalanan Dinas

Nasional
Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Nasional
Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

Nasional
Klarifikasi Korps Marinir soal Kematian Lettu Eko, Akui Awalnya Tak Jujur demi Jaga Marwah

Klarifikasi Korps Marinir soal Kematian Lettu Eko, Akui Awalnya Tak Jujur demi Jaga Marwah

Nasional
Anies dan Sudirman Said Sama-sama Ingin Maju Pilkada DKI, Siapa yang Mengalah?

Anies dan Sudirman Said Sama-sama Ingin Maju Pilkada DKI, Siapa yang Mengalah?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke