Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

Kompas.com - 14/04/2024, 06:32 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Prabowo Subianto disebut ingin mempersatukan Presiden Joko Widodo, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dahnil Anzar Simanjuntak mencontohkan dengan mekanisme yang ada di Amerika Serikat, yakni president club.

Di sana, para mantan presiden bisa ikut serta memberi masukan untuk membangun negaranya.

“Pak Prabowo terus terang punya keinginan, bila perlu pertemuan Beliau itu antara Pak Prabowo, Bu Megawati, Pak Jokowi dan Pak SBY bisa duduk bareng, berdiskusi, ngobrolin pengalaman Beliau-beliau memimpin Indonesia, bisa sharing ke Pak Prabowo, bisa bagi tugas misalnya,” ujar Dahnil dikutip dari Kompas TV, Jumat (12/4/2024).

Baca juga: Megawati Akan Bertemu Prabowo Setelah Sidang Sengketa Hasil Pilpres Selesai

Ia mengatakan, keinginan itu muncul dari Prabowo agar Indonesia mengalami kemajuan secara signifikan dalam kurun waktu 5 sampai 10 tahun ke depan.

Selain itu, lanjut Dahnil, Prabowo ingin ada persatuan elite agar masyarakat tidak terpecah setelah kontestasi elektoral berlangsung.

“Itu yang diinginkan Pak Prabowo. Ada persatuan antar elite, kemudian berdampak sampai bawah, ada persatuan di tingkat bawah, sehingga kita tidak terpecah belah, tidak ada benci politik, tidak dendam politik dan sebagainya, itu yang menjadi semangat dan visi politik Pak Prabowo,” ucap dia.

Megawati punya masalah lebih besar dengan Jokowi

Dihubungi terpisah, pakar komunikasi politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Nyarwi Ahmad menganggap konsolidasi yang akan dibangun Prabowo dengan Megawati sangat mungkin lebih banyak mengalami hambatan karena Joko Widodo ketimbang SBY.

Baca juga: Jokowi Dinilai Tak Jadi Penghambat Pertemuan Prabowo dan Megawati


Menurut dia, Megawati punya persoalan yang lebih besar dengan Jokowi terkait Pilpres 2024 kemarin.

“Ya itu juga variabel yang lain selain Jokowi ya, tapi kalau kita lihat bobotnya, problemnya itu lebih dalam di Jokowi dari pada SBY,” ucap Nyarwi dihubungi Kompas.com, Minggu (14/4/2024).

Ia mengatakan, persoalan itu lebih besar ketimbang hambatan psikologis yang terjadi hampir 20 tahun antara Megawati dan SBY.

Sebab, dalam kontestasi Pilpres 2004, SBY maju sebagai capres setelah ia menjadi salah satu menteri dalam pemerintahan Megawati.

 

Saat itu, SBY menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).

Sedangkan Jokowi saat ini menjabat sebagai presiden dan dianggap tidak bersikap netral dan condong mendukung Prabowo dan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka.

“Karena kalau relasinya dengan SBY itu, SBY itu hanya pernah menjadi menterinya Bu Mega saja yang katakanlah ketika maju jadi capres itu tidak secara terbuka. Kalau Jokowi itu kan menempatkan dirinya sebagai presiden yang dianggap punya skenario sendiri untuk mendukung 02,” tutur dia.

Halaman:


Terkini Lainnya

Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Nasional
Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Nasional
Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF ke-10

Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF ke-10

Nasional
Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Nasional
Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Nasional
Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Nasional
Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas 'Montblanc' Isi Uang Tunai dan Sepeda 'Yeti'

Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas "Montblanc" Isi Uang Tunai dan Sepeda "Yeti"

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Nasional
Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Nasional
Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Nasional
Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Nasional
Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Nasional
Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Nasional
Penambahan Jumlah Kementerian dan Hak Prerogatif Presiden

Penambahan Jumlah Kementerian dan Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com