Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Satrio Alif
Peneliti

Peneliti di Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI dan Associate Editor di Jurnal Konstitusi dan Demokrasi Fakultas Hukum UI. Sampai saat ini, telah menulis belasan artikel ilmiah di Jurnal Bereputasi tingkat nasional dan internasional yang dapat diakses melalui: https://www.researchgate.net/profile/Satrio-Febriyanto

Merasionalisasi Penyaluran Bansos sebagai "Tugas" Presiden

Kompas.com - 12/04/2024, 06:16 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

BEBERAPA waktu ke belakang, fokus perhatian publik tertuju pada permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden (PHPU Presiden) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dengan persentase kemenangan mencapai 58 persen yang diraih oleh Pasangan 02, tentu sulit membuktikan secara hasil matematis bahwa terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi suara Pilpres yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Realita ini membuat banyak pihak yang sangsi atas kemungkinan MK mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pasangan 01 dan 03—atau bahkan sekadar untuk memeriksa perkara ini dengan serius.

Namun, banyak pihak melupakan bahwa konsep ‘hasil pemilihan umum’ dalam Mahkamah Konstitusi bukan hanya sekadar hasil rekapitulasi suara yang dilakukan KPU Semata.

MK memperluas makna hasil pemilihan umum yang turut mencakup segala suatu pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) dapat memengaruhi perolehan suara dalam pemilihan umum yang pertama kali muncul dalam Putusan MK Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pandeglang Tahun 2010.

Sejak saat itu, terdapat berbagai permohonan PHPU, baik di tingkat nasional maupun lokal menggunakan dalil TSM untuk menggugat kemenangan pasangan lawan utamanya yang merupakan petahana atau disinyalir mendapat dukungan petahana.

Penggunaan TSM sebagai salah satu dalil kembali digunakan dalam permohonan PHPU Presiden 2024 oleh pasangan 01 dan 03.

Menurut kedua paslon tersebut, tindakan pelanggaran pemilihan umum oleh kubu 02 sudah dilakukan secara TSM dalam berbagai bentuk, mulai dari pengerahan aparat untuk memobilisasi massa agar memilih 02 sampai penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dilakukan untuk mendorong kemenangan 02.

Permasalahan penyaluran bansos tersebut menjadi polemik besar mengingat berbagai kejanggalan yang disinyalir oleh masyarakat.

Kejanggalan yang paling menjadi polemik adalah kenaikan anggaran sebesar Rp 20 Triliun pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan pada APBN tahun sebelumnya.

Kondisi tersebut diperparah dengan kemasan bansos yang dituding mengarahkan pilihan masyarakat seperti tas belanja yang digunakan berwarna biru langit yang identik dengan 02 dan bahkan ada sticker 02 dalam beras bulog yang dihadirkan dalam pembuktian ke MK.

Berbagai kontroversi tersebut berujung pada pemanggilan para menteri sebagai saksi yang dihadirkan oleh Hakim MK ke muka pengadilan.

Menteri tersebut, yakni Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Muhadjir Effendy selaku Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan, dan Tri Rismaharini selaku Menteri Sosial.

Kehadiran keempat menteri di muka persidangan mendapat respons positif dari masyarakat atas keberanian Pemerintah untuk menepis tudingan ketidaknetralan yang selama ini digaungkan.

Lebih lanjut, kehadiran keempat menteri mampu menjawab dalil ‘ketidaknormalan’ dalam kenaikan alokasi APBN untuk bansos pada tahun 2024, yang dikaitkan dengan kepentingan elektoral.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tolak Konsep Panti Jompo, Risma: Tidak Sesuai Budaya Kita

Tolak Konsep Panti Jompo, Risma: Tidak Sesuai Budaya Kita

Nasional
MNEK 2025 Bali, TNI AL Akan Ajak Negara Peserta Lakukan Penghormatan ke KRI Nanggala

MNEK 2025 Bali, TNI AL Akan Ajak Negara Peserta Lakukan Penghormatan ke KRI Nanggala

Nasional
Draf RUU TNI: Prajurit Bisa Duduki Jabatan Sipil Sesuai Kebijakan Presiden

Draf RUU TNI: Prajurit Bisa Duduki Jabatan Sipil Sesuai Kebijakan Presiden

Nasional
Biduan Nayunda Minta SYL Bayar Cicilan Apartemennya, Diberi Pakai Uang Pribadi

Biduan Nayunda Minta SYL Bayar Cicilan Apartemennya, Diberi Pakai Uang Pribadi

Nasional
Draf RUU TNI: Pensiun Perwira 60 Tahun, Khusus Jabatan Fungsional Bisa sampai 65 Tahun

Draf RUU TNI: Pensiun Perwira 60 Tahun, Khusus Jabatan Fungsional Bisa sampai 65 Tahun

Nasional
Survei PPI: Dico Ganinduto-Raffi Ahmad Paling Kuat di Pilkada Jateng

Survei PPI: Dico Ganinduto-Raffi Ahmad Paling Kuat di Pilkada Jateng

Nasional
SYL Beli Parfum Rp 5 Juta, Bayar Pakai ATM Biro Umum Kementan

SYL Beli Parfum Rp 5 Juta, Bayar Pakai ATM Biro Umum Kementan

Nasional
Demokrat Tuding Suara PAN Meroket di Kalsel, Ricuh soal Saksi Pecah di MK

Demokrat Tuding Suara PAN Meroket di Kalsel, Ricuh soal Saksi Pecah di MK

Nasional
TNI AL Ajak 56 Negara Latihan Non-perang di Perairan Bali

TNI AL Ajak 56 Negara Latihan Non-perang di Perairan Bali

Nasional
Taksi Terbang Sudah Tiba di IKN, Diuji coba Juli Mendatang

Taksi Terbang Sudah Tiba di IKN, Diuji coba Juli Mendatang

Nasional
Bamsoet Akan Rekomendasikan MPR 2024-2029 Kembali Kaji Amandemen UUD 1945

Bamsoet Akan Rekomendasikan MPR 2024-2029 Kembali Kaji Amandemen UUD 1945

Nasional
Harta Kekayaan Eks Dirjen Minerba yang Jadi Tersangka Korupsi Timah

Harta Kekayaan Eks Dirjen Minerba yang Jadi Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Dengar Warga Kesulitan Air Bertahun-tahun, Risma Tegur Kades di Aceh Utara

Dengar Warga Kesulitan Air Bertahun-tahun, Risma Tegur Kades di Aceh Utara

Nasional
Bertemu MPPR Tiongkok, Puan Berharap Bisa Perkuat Kerja Sama RI dan Tiongkok

Bertemu MPPR Tiongkok, Puan Berharap Bisa Perkuat Kerja Sama RI dan Tiongkok

Nasional
Kejagung Masukkan Kerugian Lingkungan Rp 271 T Jadi Kerugian Negara Kasus Timah

Kejagung Masukkan Kerugian Lingkungan Rp 271 T Jadi Kerugian Negara Kasus Timah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com