Fakta-fakta Revisi UU MD3 Masuk Prolegnas Prioritas 2024 di Tengah Isu Perebutan Kursi Ketua DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Revisi Undang-Undang tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2024.

Hal ini sebagaimana dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar pada Rabu (3/4/2024).

Munculnya revisi UU MD3 tersebut terjadi di tengah isu perebutan kursi Ketua DPR pada periode 2024-2029.

Ada dua partai politik yang seakan memperebutkan kursi Ketua DPR, yakni PDI-P dan Partai Golkar.

Baca juga: Sekjen DPR Konfirmasi Revisi UU MD3 Masuk Daftar Prolegnas Prioritas 2024

Pasalnya, dua partai politik ini bertengger pada urutan satu dan dua perolehan suara terbanyak pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Merujuk UU MD3 yang ada saat ini, semestinya kursi Ketua DPR diduduki oleh partai politik dengan perolehan kursi terbanyak. Hal itu tertuang dalam Pasal 427D UU MD3.

Berikut sejumlah fakta masuknya revisi UU MD3 dalam daftar RUU Prolegnas Prioritas di DPR.

Mulanya Prolegnas 2020-2024

Pada Selasa (2/4/2024) sore, revisi UU yang tengah ramai dibicarakan itu ada dalam daftar Prolegnas 2020-2024, bukan prioritas. Ini terlihat di situs resmi DPR RI.

Hal itu juga sebagaimana dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi atau Awiek.

"Itu kan (RUU MD3) Prolegnas jangka menengah. Bukan Prolegnas Prioritas," kata Awiek kepada Kompas.com, Selasa.

Baca juga: Revisi UU MD3 Sempat Muncul di Situs DPR Jadi RUU Prolegnas, tapi Hilang Malam Harinya

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini lantas ditanya apakah itu berarti revisi UU MD3 memungkinkan dibahas di waktu yang akan datang.

Dia menjawab bahwa hal itu akan bergantung pada dinamika partai politik ke depan.

"Sampai sekarang belum ada (dinamika politik revisi UU MD3), itu juga revisi UU MD3 itu tidak masuk program prioritas," ujarnya menegaskan.

Sempat hilang, berubah jadi prioritas

Kemudian, pada Selasa malam, revisi UU MD3 sempat menghilang setelah terlihat masuk daftar Prolegnas 2020-2024.

Saat itu Kompas.com berupaya menghubungi pimpinan DPR dan Sekjen DPR Indra Iskandar, tetapi tak terbalas pada malam harinya.

Baca juga: Sekjen DPR Konfirmasi Revisi UU MD3 Masuk Daftar Prolegnas Prioritas 2024