Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Berpotensi Langgar Prosedur soal Revisi UU MK

Kompas.com - 15/05/2024, 16:41 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembahasan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap berpotensi menyimpang dari prosedur ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jika tetap dilanjutkan.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, sesuai UU 12/2011, DPR dan pemerintah seharusnya memaparkan proses penyusunan draf revisi UU MK kepada masyarakat.

Bahkan menurut Lucius ada sejumlah prosedur yang tidka diketahui prosesnya sampai DPR dan pemerintah mendadak menyatakan akan membawa pembahasan revisi UU MK ke rapat paripurna.

"Saya pikir ada penyimpangan prosedur luar biasa dalam proses pembahsan revisi Undang-Undang MK ini kalau jadi dibawa ke paripurna," kata Lucius dikutip dari program Obrolan Newsroom di Kompas.com, Selasa (14/5/2024) kemarin.

Baca juga: Diam-diam Revisi UU MK, DPR Dianggap Kucing-kucingan


Menurut Lucius, seharusnya DPR dan pemerintah membuka proses penyusunan draf revisi UU MK.

Bahkan menurut Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, DPR dan pemerintah seharusnya melibatkan dan meminta masukan dari masyarakat dalam proses revisi itu.

"Permintaan masukan dari masyarakat terkait dengan apa yang ingin diubah atau disempurnakan dalam Undang-Undang MK itu kita enggak pernah dengar," ujar Lucius.

Maka dari itu Lucius menyayangkan proses pembahasan revisi UU MK yang terkesan ditutupi dan kilat sehingga minim partisipasi publik.

Baca juga: Revisi UU MK Dinilai Cenderung Jadi Alat Sandera Kepentingan, Misalnya Menambah Kementerian

"Lucu betul ketika kemudian ada pengakuan ada rapat di luar kompleks DPR di masa reses dan rapat itu kemudian menjadi alasan DPR untuk membawa revisi undang-undang ini ke pembicaraan tingkat 2 atau ke paripurna," ucap Lucius.

Lucius kemudian memaparkan tentang alur pembahasan setiap undang-undang oleh DPR dan pemerintah.

Prosesnya dimulai dengan pembuatan draf kemudian dilanjutkan dengan sinkronisasi ke Badan Legislasi (Baleg) DPR.

"Setelah disinkronisasi di Badan Legislasi DPR lalu kemudian dibawa ke paripurna untuk kemudian ditetapkan sebagai rancangan undang-undang inisiatif DPR," ujar Lucius.

Baca juga: Diam-diam Revisi UU MK, DPR Dianggap Kangkangi Aturan

Setelah itu, kata Lucius, DPR akan meminta surat presiden (Surpres) supaya pemerintah ikut membahas RUU.

Setelah mendapat Surpres, barulah RUU kemudian dibahas bersama antara DPR dan pemerintah.

"Seperti itu prosedur standar sebelum kemudian dilakukan pembicaraa tingkat I, setelah tingkat I kemudian di tingkat 2," ucap Lucius.

Halaman:


Terkini Lainnya

SYL Disebut Minta Anak Buah Tak Layani Permintaan Atas Namanya

SYL Disebut Minta Anak Buah Tak Layani Permintaan Atas Namanya

Nasional
Menkominfo Ancam Tutup Telegram jika Surat Peringatan Ketiga Tidak Digubris

Menkominfo Ancam Tutup Telegram jika Surat Peringatan Ketiga Tidak Digubris

Nasional
Polri Ungkap Ayah Eki Pernah Diperiksa Propam, tapi Tak Langgar Aturan

Polri Ungkap Ayah Eki Pernah Diperiksa Propam, tapi Tak Langgar Aturan

Nasional
Menko Polhukam Ungkap Modus Jual-Beli Rekening Judi Online, Masuk ke Desa-desa

Menko Polhukam Ungkap Modus Jual-Beli Rekening Judi Online, Masuk ke Desa-desa

Nasional
Airlangga Sodorkan Ketua HIPMI dan Anak Akbar Tanjung Jadi Cawagub Bobby di Sumut

Airlangga Sodorkan Ketua HIPMI dan Anak Akbar Tanjung Jadi Cawagub Bobby di Sumut

Nasional
Romo Magnis: Kekompakan DPR dan Eksekutif Bisa Hancurkan Demokrasi

Romo Magnis: Kekompakan DPR dan Eksekutif Bisa Hancurkan Demokrasi

Nasional
Polisi Ungkap Saka Tatal Cenderung Bohong Saat Diperiksa Tahun 2016

Polisi Ungkap Saka Tatal Cenderung Bohong Saat Diperiksa Tahun 2016

Nasional
Siap Lawan Ahok hingga Edy Rahmayadi di Pilkada Sumut, Bobby: Kita Tarung Gagasan

Siap Lawan Ahok hingga Edy Rahmayadi di Pilkada Sumut, Bobby: Kita Tarung Gagasan

Nasional
BMKG Sebut 5 Provinsi Rawan Karhutla dan Kekeringan Saat Kemarau, Ini Daftarnya

BMKG Sebut 5 Provinsi Rawan Karhutla dan Kekeringan Saat Kemarau, Ini Daftarnya

Nasional
Guru Besar UI Kritik Penggunaan Hukum Sebagai Senjata Politik di Indonesia

Guru Besar UI Kritik Penggunaan Hukum Sebagai Senjata Politik di Indonesia

Nasional
PBB Jelaskan Alasan Yusril Tanda Tangan Surat Permohonan SK Pimpinan Baru ke Kemenkumham

PBB Jelaskan Alasan Yusril Tanda Tangan Surat Permohonan SK Pimpinan Baru ke Kemenkumham

Nasional
Menko Polhukam: Pimpinan TNI-Polri Sudah Tahu Daftar Anggota yang Terlibat Judi 'Online'

Menko Polhukam: Pimpinan TNI-Polri Sudah Tahu Daftar Anggota yang Terlibat Judi "Online"

Nasional
SYL: Saya Tak Pernah Perintahkan Kumpulkan Uang

SYL: Saya Tak Pernah Perintahkan Kumpulkan Uang

Nasional
Tanggal 22 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Staf Hasto Mengaku Pernah Bertemu atau Lihat Harun Masiku

Staf Hasto Mengaku Pernah Bertemu atau Lihat Harun Masiku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com