Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Kompas.com - 16/05/2024, 16:08 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menyepakati revisi Undang-undang Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR, Kamis (16/5/2024) dalam rapat pengambilan keputusan penyusunan Undang-undang.

Terdapat tiga materi yang diubah dalam penyusunan revisi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, mulai dari jumlah menteri hingga status wakil menteri.

"Materi muatan RUU Perubahan Kementerian Negara yang telah diputuskan secara musyawarah mufakat yaitu sebagai berikut," kata Ketua Panitia Kerja (Panja) Baleg, Achmad Baidowi atau Awiek dalam rapat.

"Pertama, Penjelasan Pasal 10 dihapus. Kedua, Perubahan Pasal 15. Ketiga, penambahan ketentuan mengenai tugas pemantauan dan peninjauan Undang-undang di Ketentuan Penutup," lanjut dia.

Baca juga: PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Penjelasan Pasal 10 dalam UU Kementerian Negara saat ini memuat ketentuan: "Yang dimaksud dengan Wakil Menteri adalah pejabat karir dan
bukan merupakan anggota kabinet."

Dengan dihapusnya pasal 10 itu, maka wakil menteri juga dapat dianggap sebagai anggota kabinet, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011.

Selanjutnya, Pasal 15 UU Kementerian Negara saat ini mengatur jumlah menteri dalam satu kabinet paling banyak 34 orang.

Kini, melalui revisi UU Kementerian Negara, pasal itu diubah dan jadi berbunyi: "Jumlah keseluruhan kementerian ditetapkan sesuai dengan kebutuhan presiden dengan memerhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan."

Artinya, presiden bisa bebas menetapkan berapa jumlah kementeriannya.

Baca juga: UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

Terakhir, DPR juga menyepakati materi tambahan yaitu ketentuan mengenai tugas pemantauan dan peninjauan Undang-undang Kementerian Negara. Materi ini akan ada di Ketentuan Penutup.

Setelah disepakati di Baleg, revisi UU Kementerian Negara akan memasuki tahapan pengesahan sebagai usul inisiatif DPR melalui rapat paripurna.

"Selanjutnya (RUU Kementerian Negara) akan kami serahkan ke pimpinan untuk di paripurnakan supaya menjadi draft resmi usulan DPR dan setelah itu nanti itu pimpinan DPR akan mengirim ke presiden," ucap Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas usai rapat.

Baca juga: Revisi UU Kementerian Negara Sebatas Menghapus Jumlah 34 Kementerian, Ketua Baleg Harap Segera Rampung

Sebelumnya, ramai dikabarkan revisi UU Kementerian Negara digadang menjadi pintu masuk bagi presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin menambah jumlah kementeriannya kelak.

Kendati begitu, Supratman selaku Ketua Baleg menepis jika dua hal tersebut berkaitan. Ia pun menyebut kedua hal yang bersamaan itu sebagai sebuah kebetulan.

"Kalau soal kebetulan bahwa ada isu yang terkait dengan perubahan nomenklatur dan jumlah Kementerian, itu hanya soal kebetulan saja," kata Supratman ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com