Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kenaikan Suara Dianggap Janggal, PSI: Sebaiknya Tak Buru-buru Tuduh Curang

Kompas.com - 04/03/2024, 15:56 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara (Jubir) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ariyo Bimmo meminta agar semua pihak tidak terburu-buru menuduh PSI curang buntut adanya dugaan penggelembungan suara di Pemilu 2024.

Ariyo merespons Ketua Majelis Perimbangan PPP Romahurmuziy (Rommy) menyebut ada operasi penggerakan aparat untuk memenangkan PSI hingga pengalihan suara tidak sah ke PSI.

Lalu, sejumlah pengamat juga mempertanyakan kenapa bisa PSI mengalami peningkatan suara dalam waktu singkat.

"Sebaiknya tidak terburu-buru untuk menuduh curang," ujar Ariyo saat dimintai konfirmasi, Senin (4/3/2024).

Baca juga: Anomali Kenaikan Suara PSI: Dugaan Operasi Loloskan ke Senayan, KPU Enggan Komentar

Ariyo menjelaskan, terlalu banyak faktor yang mempengaruhi fluktuasi real count.

Dia lantas meminta orang-orang yang menuduh PSI curang untuk membuktikan kecurangan tersebut.

"Setiap yang menuduh, dialah yang harus membuktikan. Actori in cumbit probatio," tuturnya.

Menurut Ariyo, PSI saat ini masih fokus melakukan pengawalan suara di lapangan.

Baca juga: Bawaslu Telusuri Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Cilegon

Ariyo mengatakan, PSI justru menemukan hal-hal yang malah merugikan suara mereka.

"Beberapa temuan di lapangan justru merugikan suara PSI dan seketika teman-teman yang bertugas minta koreksi dari penyelenggara," kata Ariyo.

Sementara itu, Jubir PSI Sigit Widodo yakin Romahurmuziy tidak menuduh PSI melakukan kecurangan, karena PSI dan PPP sama-sama peserta pemilu.

Sigit menyebut, perlu ditanyakan lebih lanjut kepada Rommy, siapa yang dituduh melakukan kecurangan itu agar lebih jelas.

"Kalau PPP menemukan ada kecurangan Pemilu, sebaiknya dilaporkan saja ke Bawaslu yang berwenang menerima aduan tentang kecurangan dan pelanggaran pemilu," jelas Sigit.

Baca juga: Beda Suara PSI Menurut Sirekap KPU dengan Formulir Model C di Sejumlah TPS

"Namun saya kira menganggap PSI tidak bisa masuk ke Senayan merupakan penggiringan opini publik yang tidak sehat. Semua partai politik peserta pemilu punya peluang masuk ke Senayan jika hasil resmi penghitungan suara KPU melewati ambang batas parlemen 4 persen KPU," sambungnya.

Untuk itu, Sigit berharap semua pihak menghentikan narasi yang menyesatkan.

Dia meminta semua pihak menunggu bersama hasil resmi penghitungan suara manual KPU.

2 modus untuk loloskan PSI versi PPP

Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy di Kantor DPP PPP, Jakarta, Kamis (5/1/2023) saat menghadiri acara peringatan hari lahir (harlah) ke-50 PPP.KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy di Kantor DPP PPP, Jakarta, Kamis (5/1/2023) saat menghadiri acara peringatan hari lahir (harlah) ke-50 PPP.
Sebelumnya Romahurmuziy menyebutkan, terdapat dua modus untuk meloloskan PSI ke Senayan.

Adapun PSI sedang menjadi sorotan karena perolehan suara hasil pemilunya berdasarkan hitung manual (real count) Komisi Pemilihan Umum (KPU) melonjak tajam dalam beberapa hari terakhir.

Baca juga: Romahurmuziy Ungkap 2 Modus untuk Loloskan PSI ke Parlemen

“(Modus pertama) memindahkan suara partai yang jauh lebih kecil yang jauh dari lolos PT (parliamentary threshold) kepada coblos gambar partai tersebut dan/atau memindahkan suara tidak sah menjadi coblos gambar partai tersebut,” kata Gus Romi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (3/3/2024).

Gus Romi mengungkapkan, sejak sebelum pemilu ia telah mendengar informasi mengenai operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat.

Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar partai yang dipimpin putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep itu meraup 50.000 suara di setiap kabupaten/kota di pulau Jawa.

“20.000 suara di tiap kabupaten/kota di luar Jawa,” ujarnya.

Baca juga: Rommy Usul Hak Angket Usut Kenaikan Suara PSI, PPP: Diputuskan Lewat Forum Resmi

Operasi itu berjalan dengan membiayai organisasi masyarakat (Ormas) kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin salah seorang menteri.

Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara.

“Setidaknya itu yang saya dengar dari salah satu aktivisnya yang diberikan pembiayaan langsung oleh aparat sebelum Pemilu,” jelas Gus Romi.

Mustahil naik drastis

Pengamat politik Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin menyebut perolehan suara partai politik mustahil melonjak secara drastis seperti permainan sulap.

Pernyataan itu Ujang sampaikan saat dimintai tanggapan menyangkut melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berdasarkan hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ujang mengatakan, sejumlah politisi seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) hingga Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah mengutarakan kecurigaannya terhadap anomali kenaikan suara PSI.

Baca juga: Soal Suara PSI Melonjak, Jokowi: Tanyakan ke Partai, ke KPU

“Karena sesama politisi paham, tidak mungkin langsung simsalabim suara itu, tidak mungkin langsung melonjak,” kata Ujang saat dihubungi Kompas.com, Minggu (3/3/2024).

Menurut Ujang, jika memang benar terdapat operasi untuk mengalihkan suara hasil pemilu maka demokrasi terancam.

Sebab, suara masyarakat dalam pesta demokrasi dimanipulasi hingga dimainkan pihak tertentu.

Baca juga: Anomali Kenaikan Suara PSI: Dugaan Operasi Loloskan ke Senayan, KPU Enggan Komentar

“Kedaulatan rakyat, suara rakyat bisa diakali, bisa dimanipulasi, bisa dimainkan, ini bahaya,” tutur Ujang.

Akademisi tersebut mengingatkan pentingnya menempuh pemilu melalui jalur yang benar dan normal tanpa melakukan kecurangan.

Ia mewanti-wanti agar peserta pemilu tidak berkongsi dengan penyelenggara pemilu.

“Jalur yang halal, bukan yang haram, yang tidak ada main mata misalnya antara penyelenggara dengan oknum tertentu,” tuturnya.

Baca juga: Suara PSI Naik Pesat, Pengamat: Tak Mungkin Simsalabim Langsung Melonjak

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com