Kenaikan Suara Dianggap Janggal, PSI: Sebaiknya Tak Buru-buru Tuduh Curang

Ariyo merespons Ketua Majelis Perimbangan PPP Romahurmuziy (Rommy) menyebut ada operasi penggerakan aparat untuk memenangkan PSI hingga pengalihan suara tidak sah ke PSI.

Lalu, sejumlah pengamat juga mempertanyakan kenapa bisa PSI mengalami peningkatan suara dalam waktu singkat.

"Sebaiknya tidak terburu-buru untuk menuduh curang," ujar Ariyo saat dimintai konfirmasi, Senin (4/3/2024).

Ariyo menjelaskan, terlalu banyak faktor yang mempengaruhi fluktuasi real count.

Dia lantas meminta orang-orang yang menuduh PSI curang untuk membuktikan kecurangan tersebut.

"Setiap yang menuduh, dialah yang harus membuktikan. Actori in cumbit probatio," tuturnya.

Menurut Ariyo, PSI saat ini masih fokus melakukan pengawalan suara di lapangan.

Ariyo mengatakan, PSI justru menemukan hal-hal yang malah merugikan suara mereka.

"Beberapa temuan di lapangan justru merugikan suara PSI dan seketika teman-teman yang bertugas minta koreksi dari penyelenggara," kata Ariyo.

Sementara itu, Jubir PSI Sigit Widodo yakin Romahurmuziy tidak menuduh PSI melakukan kecurangan, karena PSI dan PPP sama-sama peserta pemilu.

Sigit menyebut, perlu ditanyakan lebih lanjut kepada Rommy, siapa yang dituduh melakukan kecurangan itu agar lebih jelas.

"Kalau PPP menemukan ada kecurangan Pemilu, sebaiknya dilaporkan saja ke Bawaslu yang berwenang menerima aduan tentang kecurangan dan pelanggaran pemilu," jelas Sigit.

"Namun saya kira menganggap PSI tidak bisa masuk ke Senayan merupakan penggiringan opini publik yang tidak sehat. Semua partai politik peserta pemilu punya peluang masuk ke Senayan jika hasil resmi penghitungan suara KPU melewati ambang batas parlemen 4 persen KPU," sambungnya.

Untuk itu, Sigit berharap semua pihak menghentikan narasi yang menyesatkan.

Dia meminta semua pihak menunggu bersama hasil resmi penghitungan suara manual KPU.

Adapun PSI sedang menjadi sorotan karena perolehan suara hasil pemilunya berdasarkan hitung manual (real count) Komisi Pemilihan Umum (KPU) melonjak tajam dalam beberapa hari terakhir.

“(Modus pertama) memindahkan suara partai yang jauh lebih kecil yang jauh dari lolos PT (parliamentary threshold) kepada coblos gambar partai tersebut dan/atau memindahkan suara tidak sah menjadi coblos gambar partai tersebut,” kata Gus Romi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (3/3/2024).

Gus Romi mengungkapkan, sejak sebelum pemilu ia telah mendengar informasi mengenai operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat.

Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar partai yang dipimpin putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep itu meraup 50.000 suara di setiap kabupaten/kota di pulau Jawa.

“20.000 suara di tiap kabupaten/kota di luar Jawa,” ujarnya.

Operasi itu berjalan dengan membiayai organisasi masyarakat (Ormas) kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin salah seorang menteri.

Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara.

“Setidaknya itu yang saya dengar dari salah satu aktivisnya yang diberikan pembiayaan langsung oleh aparat sebelum Pemilu,” jelas Gus Romi.

Mustahil naik drastis

Pengamat politik Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin menyebut perolehan suara partai politik mustahil melonjak secara drastis seperti permainan sulap.

Pernyataan itu Ujang sampaikan saat dimintai tanggapan menyangkut melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berdasarkan hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ujang mengatakan, sejumlah politisi seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) hingga Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah mengutarakan kecurigaannya terhadap anomali kenaikan suara PSI.

“Karena sesama politisi paham, tidak mungkin langsung simsalabim suara itu, tidak mungkin langsung melonjak,” kata Ujang saat dihubungi Kompas.com, Minggu (3/3/2024).

Menurut Ujang, jika memang benar terdapat operasi untuk mengalihkan suara hasil pemilu maka demokrasi terancam.

Sebab, suara masyarakat dalam pesta demokrasi dimanipulasi hingga dimainkan pihak tertentu.

“Kedaulatan rakyat, suara rakyat bisa diakali, bisa dimanipulasi, bisa dimainkan, ini bahaya,” tutur Ujang.

Akademisi tersebut mengingatkan pentingnya menempuh pemilu melalui jalur yang benar dan normal tanpa melakukan kecurangan.

Ia mewanti-wanti agar peserta pemilu tidak berkongsi dengan penyelenggara pemilu.

“Jalur yang halal, bukan yang haram, yang tidak ada main mata misalnya antara penyelenggara dengan oknum tertentu,” tuturnya.