Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suara PSI Naik Pesat, Pengamat: Tak Mungkin Simsalabim Langsung Melonjak

Kompas.com - 03/03/2024, 18:20 WIB
Syakirun Ni'am,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin menyebut perolehan suara partai politik mustahil melonjak secara drastis seperti permainan sulap.

Pernyataan itu Ujang sampaikan saat dimintai tanggapan menyangkut melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berdasarkan hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ujang mengatakan, sejumlah politisi seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) hingga Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah mengutarakan kecurigaannya terhadap anomali kenaikan suara PSI.

“Karena sesama politisi paham, tidak mungkin langsung simsalabim suara itu, tidak mungkin langsung melonjak,” kata Ujang saat dihubungi Kompas.com, Minggu (3/3/2024).

Baca juga: Nasib PSI di Kolam Besar Pendukung Jokowi

Adapun politisi yang mengungkapkan kecurigaannya adalah politikus PDI-P Deddy Yevry Sitorus dan Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy.

Di antara kecurigaan itu meliputi operasi untuk melimpahkan suara ke partai politik tertentu agar lolos ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Menurut Ujang, jika memang benar terdapat operasi untuk mengalihkan suara hasil pemilu maka demokrasi terancam.

Sebab, suara masyarakat dalam pesta demokrasi dimanipulasi hingga dimainkan pihak tertentu.

Baca juga: Suara PSI Meroket, Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Penggelembungan

“Kedaulatan rakyat, suara rakyat bisa diakali, bisa dimanipulasi, bisa dimainkan, ini bahaya,” tutur Ujang.

Akademisi tersebut mengingatkan pentingnya menempuh pemilu melalui jalur yang benar dan normal tanpa melakukan kecurangan.

Ia mewanti-wanti agar peserta pemilu tidak berkongsi dengan penyelenggara pemilu.

“Jalur yang halal, bukan yang haram, yang tidak ada main mata misalnya antara penyelenggara dengan oknum tertentu,” tuturnya.

Adapun lonjakan suara PSI mulai terjadi dari hanya 2,86 persen atau 2.171.907 suara pada Kamis (29/2/2024) pukul 10.00 WIB menjadi 3,13 persen atau 2.402.268 suara pada Sabtu (2/3/2024) pukul 15.00 WIB.

Baca juga: Suara PSI Melonjak, Anies Singgung Ketuanya Anak Presiden

Dalam jangka waktu yang sama, hasil tempat pemungutan suara (TPS) yang dilaporkan di situs real count KPU bertambah dari 539.084 menjadi 541.324 TPS. Terdapat tambahan data dari 2.240 TPS.

Dari data tersebut, bisa diasumsikan PSI mendapatkan tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS.

Data itu memiliki selisih cukup jauh dengan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei.

Berdasarkan data hitung cepat Tim Litbang KOMPAS yang sudah terkumpul 100 persen misalnya, PSI hanya meraup 2,8 persen suara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

Nasional
'One Way' Diperpanjang di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

"One Way" Diperpanjang di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Nasional
Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Nasional
Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Nasional
Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, 'Safety Car' Bakal Kawal Pemudik

Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, "Safety Car" Bakal Kawal Pemudik

Nasional
Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Nasional
Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com