Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jalan Panjang Demokrat: Lebih dari 9 Tahun Oposisi, Kini Gabung Koalisi Jokowi

Kompas.com - 22/02/2024, 05:20 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat akhirnya bergabung ke pemerintahan Presiden Joko Widodo di sisa masa jabatan Kabinet Indonesia Maju yang tinggal delapan bulan lagi.

Ini ditandai dengan penunjukan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). AHY dilantik sebagai Menteri ATR/BPN oleh Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Butuh waktu lebih dari sembilan tahun untuk Demokrat akhirnya bergabung dengan pemerintah yang berkuasa. Sebab, sejak 2014, partai bintang mercy itu memilih menjadi oposisi.

Sedianya, Demokrat sempat beberapa kali hendak bergabung ke gerbong Jokowi. Namun, upaya tersebut terhalang sejarah politik dua petinggi partai, antara Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Bermula dari Pilpres 2004

Bukan sebuah rahasia bahwa dalam dua dekade terakhir terjadi perang dingin antara SBY dengan Megawati. Kabarnya, ketegangan antara keduanya bermula dari rivalitas politik jelang Pemilu 2004.

Sebelum bersaing di pilpres, SBY merupakan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) di Kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati-Hamzah Haz.

Baca juga: AHY Terima Pinangan Jokowi Masuk Kabinet, Demokrat: Pemilu Sudah Selesai, Kita Bersatu Lagi

Namun, secara mengejutkan, SBY yang berpasangan dengan Jusuf Kalla berhasil memenangkan Pilpres 2004, mengalahkan Megawati-Hasyim Muzadi dengan perolehan suara 60,62 persen berbanding 39,38 persen.

Megawati pun mau tak mau menyerahkan tongkat kepemimpinannya ke SBY. Sejak saat itu hingga 10 tahun lamanya, Megawati dan PDI-P berada di luar pemerintahan sebagai oposisi.

Menurut penuturan politikus senior PDI-P, Panda Nababan, Megawati sempat berupaya memperbaiki hubungan dengan SBY, namun menemui jalan buntu.

Panda berkisah, pada 2005 silam, ketika SBY belum genap setahun berkuasa, Mega menugaskan dirinya menemui SBY. Sebab, orang yang sebelumnya diutus SBY untuk menghadap Mega tak berhasil mempertemukan kedua elite.

Kepada Panda, Megawati menitipkan lima pertanyaan untuk disampaikan ke SBY. Salah satu pertanyaannya, apakah SBY pernah mengatakan keinginannya menjadi wakil presiden pendamping Megawati.

Kedua, Megawati bertanya, apakah SBY menggunakan kantor Polkam saat itu untuk membentuk Partai Demokrat. Ketiga, Mega menanyakan, apakah SBY ingat pernyataannya dalam sidang kabinet yang mengaku tak akan mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilu 2004.

Megawati bilang, jika saja lima pertanyaan itu mendapat jawaban, dirinya bersedia bertemu langsung dengan SBY. Mega, kata Panda, hanya mengharapkan keterbukaan SBY.

Baca juga: AHY Jadi Menteri, Jokowi Dinilai Butuh Back Up Demokrat

Namun demikian, Panda menyebut, tak satu pun pertanyaan titipan Mega tersebut dijawab oleh SBY. Bermula dari sinilah, hubungan Mega dan SBY renggang.

“Waktu saya ajukan lima pertanyaan itu, lima itu tidak ada dijawab itu sampai sekarang. Itu terus terang saja menjadi bom waktu, 18 tahun mereka tidak pernah duduk bersama kongko-kongko atau ngobrol,” ungkap Panda dalam program Kompas Petang Kompas TV, Selasa (20/6/2023).

Halaman:


Terkini Lainnya

Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Nasional
Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Nasional
Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Pekan Depan

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi "Online" Pekan Depan

Nasional
Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Nasional
Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Nasional
Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Nasional
Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Nasional
Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Nasional
Di Universit├Ąt Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Di Universit├Ąt Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Nasional
Kubu Prabowo Anggap 'Amicus Curiae' Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Kubu Prabowo Anggap "Amicus Curiae" Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Nasional
Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

Nasional
Ajukan 'Amicus Curiae', Arief Poyuono Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

Ajukan "Amicus Curiae", Arief Poyuono Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com