Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Kompas.com - 12/05/2024, 11:03 WIB
Shinta Dwi Ayu,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Solidaritas Pelaut Indonesia Pius Leja Pera meminta agar Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi segera menerbitkan Peraturan Kementerian Perhubungan (Permenhub) tentang penghapusan atribut militer di sekolah kedinasan.

"Pak menteri jangan cuma bicara saja, segera keluarkan Permenhub biar ditindak lanjutinya dengan Permenhub (tentang penghapusan atribut militer di sekolah kedinasan) itu agar jadi peraturan yang jelas," ujar Pius saat dihubungi oleh Kompas.com, Sabtu (11/5/2024).

Rencana dihapuskannya penggunaan atribut militer itu buntut kasus tewasnya taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) yang dianiaya oleh seniornya sendiri pada Jumat (3/5/2024).

Hal itu disampaikan Menhub kepada awak media di Bali saat melayat Putu Satria Ananta Rustika (19) taruna STIP yang jadi korban penganiayaan.

Baca juga: Curhat Putu Satria ke Pacar, Sering Dipukul Senior di STIP dan Ulu Hati Diincar

Dihapuskannya atribut militer itu sebagai upaya Kemenhub untuk mengurangi gap dan predikat senioritas di sekolah kedinasan.

Bukan hanya sekolah kedinasan di bawah Kemenhub, Pius meminta seluruh sekolah pelayaran di Indonesia tidak lagi menggunakan atribut militer.

Selain atribut, Pius juga berharap agar pakaian para mahasiswa sekolah kedinasan menggunakan pakaian biasa seperti kampus lainnya.

Dihapuskannya penggunaan atribut militer bukan hanya diperuntuhkan untuk para siswa sekolah kedinasan.

Baca juga: Adik Taruna STIP yang Tewas di Tangan Senior Akan Terima Beasiswa dari Kemenhub

Tapi, Pius berharap agar pegawai Kemenhub juga tidak lagi menggunakan atribut militer.

"Saya minta agar pegawai kenenterian perhubungan pakaian dinasnya tidak lagi pakai atribut militer," sambung Pius.

Metode pengajaran dan mata kuliah di sekolah kedinasan, menurut Pius juga perlu dikaji ulang agar lebih efektif.

Lalu, pembuatan pakta integritas atau perjanjian agar para taruna tidak lagi main kekerasan di lingkungan kampus dinilai penting untuk dilaksanakan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kostrad Periksa Prajurit yang Diduga Selewengkan Dana Satuan untuk Judi Online

Kostrad Periksa Prajurit yang Diduga Selewengkan Dana Satuan untuk Judi Online

Nasional
2 Jemaah Haji Ilegal Dilaporkan Masih Bersembunyi di Hotel Arab Saudi karena Takut Ditangkap Petugas

2 Jemaah Haji Ilegal Dilaporkan Masih Bersembunyi di Hotel Arab Saudi karena Takut Ditangkap Petugas

Nasional
30 Jaksa Disiapkan untuk Bersidang di Kasus Korupsi Timah

30 Jaksa Disiapkan untuk Bersidang di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Jokowi Klaim Serius Perangi Judi 'Online', Pembentukan Satgas Segera Rampung

Jokowi Klaim Serius Perangi Judi "Online", Pembentukan Satgas Segera Rampung

Nasional
Satgas Pangan Polri Temukan Harga Cabai Rawit Naik Jelang Idul Adha

Satgas Pangan Polri Temukan Harga Cabai Rawit Naik Jelang Idul Adha

Nasional
Pemerintah Siap Revisi Target Penurunan 'Stunting' Jika Tak Tercapai

Pemerintah Siap Revisi Target Penurunan "Stunting" Jika Tak Tercapai

Nasional
KPU Tak Rekrut KPPS untuk Pileg Ulang Berskala Kecil

KPU Tak Rekrut KPPS untuk Pileg Ulang Berskala Kecil

Nasional
Kontras Desak Jokowi Jokowi Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat Wasior Papua yang Mandek 23 Tahun

Kontras Desak Jokowi Jokowi Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat Wasior Papua yang Mandek 23 Tahun

Nasional
Konflik Tenurial Mengganjal Pembangunan IKN

Konflik Tenurial Mengganjal Pembangunan IKN

Nasional
Pemerintah Diharap Pakai Cara Lebih Keras Lagi Tindak Judi Online

Pemerintah Diharap Pakai Cara Lebih Keras Lagi Tindak Judi Online

Nasional
Pileg Ulang di Gorontalo, Hanya 4 Parpol yang Harus Revisi Daftar Caleg agar Penuhi Kuota Perempuan

Pileg Ulang di Gorontalo, Hanya 4 Parpol yang Harus Revisi Daftar Caleg agar Penuhi Kuota Perempuan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Diharap Tak 'Masuk Angin'

Satgas Judi "Online" Diharap Tak "Masuk Angin"

Nasional
Pemerintah Indonesia Sampaikan 4 Hal Pokok dalam Forum SDGs di Bali

Pemerintah Indonesia Sampaikan 4 Hal Pokok dalam Forum SDGs di Bali

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Jadi Komisaris BUMN, Ngabalin: di Mana Masalahnya ?

TKN Prabowo-Gibran Jadi Komisaris BUMN, Ngabalin: di Mana Masalahnya ?

Nasional
Judi 'Online' dan Ancaman Gelombang Warga Miskin Baru

Judi "Online" dan Ancaman Gelombang Warga Miskin Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com