Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana penambahan jumlah kementerian yang digulirkan kubu Presiden Terpilih Prabowo Subianto terus menuai kritik karena dianggap tak sejalan dengan prinsip pemerintahan efektif.

"Bertentangan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas. Jika bertambah mencapai 40 kursi, maka kabinet bukan saja membengkak, tapi juga turunannya," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti dalam keterangannya yang dikutip pada Jumat (10/5/2024).

Ray mengatakan, jika wacana penambahan kementerian disetujui maka akan berdampak terhadap anggaran negara yang mesti dialokasikan dan penambahan sumber daya manusia seperti wakil menteri, staf menteri dan wakil menteri, pengamanan, akomodasi dan transportasi.

"Jika berhitung kasar saja maka akan ada seperti ini: 40 menteri ditambah 20 wakil menteri ditambah 40 staf menteri ditambah 20 staf wakil menteri," ujar Ray.

Baca juga: Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

"Beserta dengan itu, harus ada kantor dan staf penunjang lainnya. Tak terbayang berapa banyak uang negara yang habis untuk hal ini," lanjut Ray.

Ray juga menganggap dalih ide penambahan kementerian buat menghadapi tantangan bangsa yang akan lebih berat juga kurang tepat.

"Akan sangat mengkhawatirkan jika karena alasan tantangan berat, maka jumlah ditambah. Besok lusa, alasan yang sama bisa dipakai untuk tujuan menambah jumlah kabinet. Maka sulit membayangkan kapan solusi seperti akan berakhir," papar Ray.

Sebelumnya diberitakan, wacana menambah jumlah kementerian di bawah pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, sudah mendapatkan dukungan dari elite Partai Gerindra.

Baca juga: Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman tidak memungkiri ada wacana menambah jumlah kementerian dari saat ini 34 menjadi 41 kementerian.

Menurut Habiburokhman, dalam konteks Indonesia, semakin banyak jumlah kementerian, justru baik bagi pemerintahan dan pelayanan publik.

Karena, kata dia, Indonesia merupakan negara besar yang memiliki target sekaligus tantangan yang besar.

Baca juga: Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

”Jadi, wajar kalau kami perlu mengumpulkan banyak orang (untuk) berkumpul di dalam pemerintahan sehingga menjadi besar,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/5/2024).