Kekuatan itu akan bekerja secara sistematis supaya umat Islam tidak hanya menjadi kerumunan, tetapi juga menjadi kekuatan politik.
Baca juga: Anis Matta Klaim Media Asing Mulai Beritakan Prabowo Menangi Pilpres 2024
“Kita harus menjadi pelaku utama politik, pelaku ekonomi yang utama dan jadi kekuatan utama lainnya,” katanya.
Anis mengatakan, Indonesia seharusnya tidak terus menerus bicara ketimpangan antara pribumi dan nonpribumi karena ada langkah-langkah konkret untuk menghilangkan gap tersebut.
Hal tersebut yang mendasari Partai Gelora ingin ada penerjemahan politik dalam membaca peningkatan semangat kesadaran keagamaan masyarakat dan keterlibatan aktif dalam aktivitas politik agar kerumunan dapat berubah menjadi kekuatan politik yang nyata.
“Betapa hebatnya kalau nanti anak-anak santri yang berakhlak beradab dan berilmu menjadi tentara, polisi, dan menguasai pasar-pasar ekonomi,” ujarnya.
Dia menyebutkan, hal itu salah cara memutus mata rantai kemiskinan Indonesia yang angkanya sekitar 10 persen atau hampir 30 juta. Dalam hal ini, kemiskinan itu didominasi umat Islam.
Baca juga: Anis Matta: Pilpres 2024 Lebih Kondusif, walau Tetap Ada Bibit Ketegangan
Anis mengungkapkan, pihaknya telah mengumpulkan ribuan orang dari lima kali roadshow di Jabar untuk memberikan pencerahan.
Mereka yang dikumpulkan adalah para tokoh, kiai, ulama, dan ajengan yang memiliki massa di akar rumput tersebut.
“Mereka yang nanti pada akhirnya yang menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat karena mereka setiap hari bersentuhan dengan massa di akar rumput. Tugas kita adalah memberikan peta jalan sekarang,” ujarnya.
Dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan, Partai Gelora dan pasangan nomor dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran), memperjuangkan agenda bantuan gizi ibu hamil, wajib belajar 16 tahun ditambah makan siang gratis di sekolah dan pesantren, serta kuliah gratis.
Baca juga: Anis Matta: Kalau Mau Kuliah Gratis, Pilih Partai Gelora dan Menangkan Prabowo-Gibran Satu Putaran
“Dengan agenda tersebut, negara akan mengubah masyarakat kita menjadi masyarakat yang berpengetahuan,” katanya.
Anis mengatakan, agenda ini akan mendapatkan tantangan kelompok liberal. Mereka menolak negara campur tangan, tetapi negara harus memberikan fasilitas, termasuk kuliah gratis sehingga semua orang bisa menuntut ilmu.
Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga berpandangan, anggaran yang diperlukan untuk memfasilitasi agenda tersebut sangat besar.
Namun, jika ada kebijakan keberpihakan dari pemerintah (political will), hal itu bisa dialokasikan.
“Jadi begini cara kita menerjemahkan ajaran-ajaran agama ini dalam kebijakan politik. Kita memang perlu kesabaran waktu berhadapan dengan umat untuk terus-menerus mengulangi penjelasan soal ini,” katanya.
Baca juga: Punya Narasi Kuat, Partai Gelora Yakin Lolos ke Senayan