Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Anis Matta: Umat Islam Butuh Peta Jalan, Dimulai dari Kesadaran Geopolitik

Kompas.com - 09/02/2024, 18:00 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

Kekuatan itu akan bekerja secara sistematis supaya umat Islam tidak hanya menjadi kerumunan, tetapi juga menjadi kekuatan politik.

Baca juga: Anis Matta Klaim Media Asing Mulai Beritakan Prabowo Menangi Pilpres 2024

“Kita harus menjadi pelaku utama politik, pelaku ekonomi yang utama dan jadi kekuatan utama lainnya,” katanya. 

Anis mengatakan, Indonesia seharusnya tidak terus menerus bicara ketimpangan antara pribumi dan nonpribumi karena ada langkah-langkah konkret untuk menghilangkan gap tersebut.

Hal tersebut yang mendasari Partai Gelora ingin ada penerjemahan politik dalam membaca peningkatan semangat kesadaran keagamaan masyarakat dan keterlibatan aktif dalam aktivitas politik agar kerumunan dapat berubah menjadi kekuatan politik yang nyata.

“Betapa hebatnya kalau nanti anak-anak santri yang berakhlak beradab dan berilmu menjadi tentara, polisi, dan menguasai pasar-pasar ekonomi,” ujarnya. 

Dia menyebutkan, hal itu salah cara memutus mata rantai kemiskinan Indonesia yang angkanya sekitar 10 persen atau hampir 30 juta. Dalam hal ini, kemiskinan itu didominasi umat Islam. 

Baca juga: Anis Matta: Pilpres 2024 Lebih Kondusif, walau Tetap Ada Bibit Ketegangan

Anis mengungkapkan, pihaknya telah mengumpulkan ribuan orang dari lima kali roadshow di Jabar untuk memberikan pencerahan. 

Mereka yang dikumpulkan adalah para tokoh, kiai, ulama, dan ajengan yang memiliki massa di akar rumput tersebut.

“Mereka yang nanti pada akhirnya yang menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat karena mereka setiap hari bersentuhan dengan massa di akar rumput. Tugas kita adalah memberikan peta jalan sekarang,” ujarnya.

Memutus rantai kemiskinan

Dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan, Partai Gelora dan pasangan nomor dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran), memperjuangkan agenda bantuan gizi ibu hamil, wajib belajar 16 tahun ditambah makan siang gratis di sekolah dan pesantren, serta kuliah gratis.

Baca juga: Anis Matta: Kalau Mau Kuliah Gratis, Pilih Partai Gelora dan Menangkan Prabowo-Gibran Satu Putaran

“Dengan agenda tersebut, negara akan mengubah masyarakat kita menjadi masyarakat yang berpengetahuan,” katanya. 

Anis mengatakan, agenda ini akan mendapatkan tantangan kelompok liberal. Mereka menolak negara campur tangan, tetapi negara harus memberikan fasilitas, termasuk kuliah gratis sehingga semua orang bisa menuntut ilmu.

Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga berpandangan, anggaran yang diperlukan untuk memfasilitasi agenda tersebut sangat besar.

Namun, jika ada kebijakan keberpihakan dari pemerintah (political will), hal itu bisa dialokasikan.

“Jadi begini cara kita menerjemahkan ajaran-ajaran agama ini dalam kebijakan politik. Kita memang perlu kesabaran waktu berhadapan dengan umat untuk terus-menerus mengulangi penjelasan soal ini,” katanya.

Baca juga: Punya Narasi Kuat, Partai Gelora Yakin Lolos ke Senayan

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com