Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Anis Matta: Umat Islam Butuh Peta Jalan, Dimulai dari Kesadaran Geopolitik

Kompas.com - 09/02/2024, 18:00 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

Anis mengaku tidak bosan menjelaskan hal itu secara terus menerus ke masyarakat agar umat memiliki pengetahuan kesadaran keagamaan dan politik. 

Partai politik, menurutnya, harus memimpin gerakan pencerahan pemikiran di tengah masyarakat.

“Partai politik harus menjadi public educator yang melakukan pembaharuan pemikiran,” ungkapnya. 

Dia mengatakan, semua pihak harus menjalankan langkah-langkah itu karena umat perlu peta jalan kebangkitan, bukan provokasi.

Melawan provokasi

Lebih lanjut, Anis mengatakan, saat ini di masyarakat tumbuh kesadaran keagamaan yang kuat. 

Baca juga: Gelora Talks: Narasi Pemakzulan Jokowi adalah Upaya Tahan Elektabilitas Prabowo-Gibran

Pada saat yang sama, ada juga semangat dan keinginan keterlibatan dalam aktivitas politik yang luar biasa sehingga umat Islam Indonesia mudah untuk dimobilisasi.

“Sekarang kita tidak bisa lagi memisahkan lagi antara agama dan negara, antara Islam dan politik. Artinya, soal sekularisasi di Indonesia ini sudah selesai,” katanya.

Masyarakat dalam memandang politisi sekarang, kata Anis, harus religius karena umat ingin agar agenda mereka diperjuangkan. 

Dengan demikian, tuntutan menyatukan agama dan negara itu menjadi satu hal yang tidak bisa dipisah-pisah lagi.

Menurutnya, tingkat kesadaran dan kemajuan kognitif di tengah masyarakat Islam sekarang luar biasa. 

Baca juga: Partai Gelora Gelar Dialog Keumatan, Paparkan Program dan Agenda Keumatan Prabowo-Gibran

“Sayangnya, tingkat pengetahuan keislaman masyarakat kita masih rendah, terutama di kalangan masyarakat bawah,” katanya.

Akibatnya, terjadi kesenjangan antara pengetahuan agama dan tuntutan keterlibatan dalam politik, hal Ini yang menyebabkan, masyarakat gampang diprovokasi.

Dengan adanya provokasi, keterlibatan umat Islam dalam politik terlihat hanya sekadar emosional, seperti dalam mendukung dan menolak calon presiden (capres) tertentu dalam setiap pemilihan presiden (pilpres).

“Umat jadinya gampang kena provokasi dan gampang dibuat bertengkar dengan sesama," ujarnya.

Anis menilai, meski Pemilu 2024 ini lebih bagus dan polarisasi sangat rendah karena ada tiga calon, sifat emosionalnya masih ada.

Dia berharap, para pemimpin umat dan pemimpin politik dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat yang dinilai masih belum memiliki pemahaman agama yang cukup baik.

Baca juga: Presiden RI Larang Kapal Dagang Israel Berlabuh di Indonesia, Partai Gelora: Kami Apresiasi Sikap Tegas Jokowi

“Jadi semangat kesadaran beragama yang tinggi dan untuk terlibat juga yang tinggi secara politik perlu diberikan peta jalan kebangkitan kepada umat agar umat tidak gampang diprovokasi lagi,” katanya.

Adapun Diskusi Keumatan tersebut dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi DPN Partai Gelora Dedy Miing Gumelar yang juga calon legislatif (caleg) DPR RI daerah pemilihan (dapil) Jabar VI Bekasi dan Depok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com