Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Kompas.com - 09/05/2024, 11:55 WIB
Agung Dwi E

Penulis

KOMPAS.com – Wakil Duta Besar Selandia Baru Dr Giselle Larcombe memuji program deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Pujian itu disampaikan saat Dr Giselle mengunjungi Kantor BNPT di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (8/5/2024). Menurut Giselle, soft approach yang diusung BNPT dalam program deradikalisasi bisa dicontoh oleh negara lain di dunia.

“Sesuatu yang saya pikir inovatif dan patut menjadi contoh bagi dunia,” kata Dr Giselle Larcombe dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (9/5/2024).

Pada kunjungan tersebut, Dr Giselle didampingi Atase Kepolisian Selandia Baru Paul Laurence Borell. Kunjungan delegasi ini disambut langsung oleh Kepala BNPT Komjen Pol Prof H Mohammed Rycko Amelza Dahniel, MSi.

Baca juga: Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Delegasi Selandia Baru dan Jajaran BNPT berfoto di kantor BNPT. Dok. BNPT Delegasi Selandia Baru dan Jajaran BNPT berfoto di kantor BNPT.

Kepala BNPT pun mengajak delegasi dan jajarannya untuk meninjau kegiatan pembinaan rutin narapidana terorisme atau warga binaan pemasyarakatan yang sedang berlangsung. Rombongan juga berkesempatan melihat Lapas Khusus Kelas IIB Sentul.

Rycko menyampaikan bahwa program deradikalisasi merupakan upaya pembinaan dalam rangka mendukung proses reintegrasi warga binaan untuk kembali ke masyarakat.

"Pembinaan ini dilakukan demi mendukung proses reintegrasi warga binaan pada saat kembali ke masyarakat," jelas Rycko.

Kepala BNPT juga menekankan bahwa kerja sama kedua negara perlu terus ditingkatkan dalam rangka membangun resiliensi masyarakat.

“Kita harus melindungi masyarakat dengan membangun resiliensi serta membangun ketahanan kawasan terhadap radikalisasi,” ujar Rycko.

Rycko menambahkan, salah satu gejala penguatan sel-sel terorisme tampak dari peningkatan indoktrinasi di kalangan perempuan, anak, dan remaja. Paham atau ideologi ekstrem ini dapat diputus dengan pengetahuan serta kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya terorisme.

Baca juga: BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bertolak ke Riau, Presiden Jokowi Bakal Resmikan Tol dan Sistem Pengelolaan Air

Bertolak ke Riau, Presiden Jokowi Bakal Resmikan Tol dan Sistem Pengelolaan Air

Nasional
Soal Putusan MA, Pakar: Pertimbangan Hukum Hakim Sangat Dangkal

Soal Putusan MA, Pakar: Pertimbangan Hukum Hakim Sangat Dangkal

Nasional
Survei Kepuasan Pelanggan Antam Naik pada 2023

Survei Kepuasan Pelanggan Antam Naik pada 2023

Nasional
4 Terdakwa Kasus Gereja Kingmi Mile Jalani Sidang Vonis Hari Ini

4 Terdakwa Kasus Gereja Kingmi Mile Jalani Sidang Vonis Hari Ini

Nasional
Secepat Kilat MA Ubah Aturan Batas Usia Kepala Daerah yang Buka Jalan Kaesang jadi Cagub

Secepat Kilat MA Ubah Aturan Batas Usia Kepala Daerah yang Buka Jalan Kaesang jadi Cagub

Nasional
Pakar Bicara Kesamaan Pola Putusan MA dan MK, Terganjal Syarat Pencalonan

Pakar Bicara Kesamaan Pola Putusan MA dan MK, Terganjal Syarat Pencalonan

Nasional
Momen Jokowi Ngemal di Sumsel, Ajak Bocah Makan 'Snack' di Mejanya

Momen Jokowi Ngemal di Sumsel, Ajak Bocah Makan "Snack" di Mejanya

Nasional
Pansel Capim KPK: Komposisi Dianggap Bermasalah, Diingatkan Jangan Loloskan Calon Titipan

Pansel Capim KPK: Komposisi Dianggap Bermasalah, Diingatkan Jangan Loloskan Calon Titipan

Nasional
Perkuatan Komando dan Interoperabilitas di Kawasan Laut China Selatan

Perkuatan Komando dan Interoperabilitas di Kawasan Laut China Selatan

Nasional
Penguntitan Jampidsus Dianggap Selesai, Anggota Densus Tidak Disanksi

Penguntitan Jampidsus Dianggap Selesai, Anggota Densus Tidak Disanksi

Nasional
Pansel Capim KPK 2024-2029 Didominasi Unsur Pemerintah

Pansel Capim KPK 2024-2029 Didominasi Unsur Pemerintah

Nasional
Putusan MA Miliki Modus Sama dengan Putusan MK, Kali Ini Karpet Merah untuk Kaesang?

Putusan MA Miliki Modus Sama dengan Putusan MK, Kali Ini Karpet Merah untuk Kaesang?

Nasional
Perludem: Putusan MA Keliru, Mencampur Aduk Syarat Calon dan Calon Terpilih

Perludem: Putusan MA Keliru, Mencampur Aduk Syarat Calon dan Calon Terpilih

Nasional
Pemerintah Arab Saudi Perketat Jalur Masuk Mekkah, Antisipasi Jemaah Haji Ilegal

Pemerintah Arab Saudi Perketat Jalur Masuk Mekkah, Antisipasi Jemaah Haji Ilegal

Nasional
Bawaslu Minta Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Tertib Cuti

Bawaslu Minta Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Tertib Cuti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com