Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Gelora Talks: Narasi Pemakzulan Jokowi adalah Upaya Tahan Elektabilitas Prabowo-Gibran

Kompas.com - 08/02/2024, 11:15 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, narasi pemakzulan atau impeachment Presiden Joko Widodo (Jokowi) sengaja diembuskan kelompok kiri dan kanan.

“Jadi intinya adalah semua yang muncul karena kepepet, sebenarnya itu manifestasi dari kegalauan saja. Bahwa konsepsi yang kita bangun sejak awal, tentang keberlanjutan dan rekonsiliasi itu memang sulit dilawan,” katanya.

Dia mengatakan itu dalam diskusi Gelora Talks bertema “Narasi Pemakzulan Jokowi, Upaya Menghadang Laju Prabowo-Gibran?”, Rabu (24/1/2024).

Fahri mengatakan, kelompok kanan dan kiri marah melihat kemenangan pasangan nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang mengusung narasi keberlanjutan dan rekonsiliasi karena sudah tidak bisa dibendung lagi.

Baca juga: Dapat Dukungan dari Kiai dan Ulama, Partai Gelora Ingin Indonesia Jadi Negara Superpower Baru

Menurutnya, konsep keberlanjutan dan rekonsiliasi tersebut sangat kuat sehingga tidak mungkin dihadapkan dengan konsep-konsep yang tidak jelas.

Hal tersebut merupakan akibat dari ketidakjelasan sistem pemilihan umum (pemilu) dan mekanisme pembentukan koalisi.

“Kami betul-betul mengambil posisi sebagai keberlanjutan dan rekonsiliasi kabinet, yang mendukung perjalanan yang sudah ditempuh oleh para pemimpin sebelumnya untuk menuju Indonesia Emas 2045,” katanya melansir partaigelora.id.

Fahri menilai, narasi keberlanjutan dan rekonsiliasi yang sudah terbangun solid karena merupakan kehendak rakyat tidak mungkin dipatahkan dengan gagasan apa pun.

“Saya tidak tahu, apakah dalam tiga minggu lagi ada lagi yang mereka pakai untuk mematahkan benteng keberlanjutan dan rekonsiliasi,” katanya.

Baca juga: Presiden RI Larang Kapal Dagang Israel Berlabuh di Indonesia, Partai Gelora: Kami Apresiasi Sikap Tegas Jokowi

Wakil Ketua Fewan Perwakilan Rakyat (DPR) Periode 2014-2019 itu mengatakan, tidak mengherankan apabila hasil survei pasangan Prabowo-Gibran sangat tinggi.

“Semua kehendak rakyat, maka saya lebih cenderung, kalau rakyat akan memutuskan sekali putaran pada 14 Februari 2024. Itu yang saya lihat,” tegasnya.

Oleh karenanya, kelompok kiri dan kanan mencari berbagai cara untuk menurun elektabilitas paslon nomor urut dua seperti melempar isu para menteri mau mundur, pemakzulan dan lainnya.

Fahri menyebutkan, upaya untuk membangun Indonesia Emas 2045 yang dimaknai Partai Gelora sebagai membangun negara superpower baru itu susah untuk dilawan paslon yang membawa konsep marah-marah dan konsep kecewa.

“Gagasan ini sudah terlalu kuat, memang susah untuk dibongkar. Meskipun kelompok kanan mengambil capres di tengah jalan yang dianggap hero, itu semua konsepnya kemarahan,” katanya. 

Baca juga: Survei SPIN: Elektablitas Partai Gelora Sentuh 3,6 Persen, Diprediksi Lewati Ambang Batas Parlemen

Dia mengatakan, adanya kekecewaan dari Ganjar dan kawan-kawan, khususnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), karena Pak Jokowi tidak mendukung mereka. 

“Jadi kelompok kanan itu, konsepnya marah-marah, kelompok kiri ini konsepnya kecewa,” ujarnya.

Hambat elektabilitas

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, isu pemakzulan terhadap Jokowi yang mencuat belakangan ini merupakan upaya menghambat laju elektabilitas Prabowo-Gibran.

Fadli menyebutkan, isu pemakzulan yang diembuskan jelang Pemilu 2024 dari sisi waktu dan urgensi tidak mewakili kehendak rakyat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com