Gelora Talks: Narasi Pemakzulan Jokowi adalah Upaya Tahan Elektabilitas Prabowo-Gibran

KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, narasi pemakzulan atau impeachment Presiden Joko Widodo (Jokowi) sengaja diembuskan kelompok kiri dan kanan.

“Jadi intinya adalah semua yang muncul karena kepepet, sebenarnya itu manifestasi dari kegalauan saja. Bahwa konsepsi yang kita bangun sejak awal, tentang keberlanjutan dan rekonsiliasi itu memang sulit dilawan,” katanya.

Dia mengatakan itu dalam diskusi Gelora Talks bertema “Narasi Pemakzulan Jokowi, Upaya Menghadang Laju Prabowo-Gibran?”, Rabu (24/1/2024).

Fahri mengatakan, kelompok kanan dan kiri marah melihat kemenangan pasangan nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang mengusung narasi keberlanjutan dan rekonsiliasi karena sudah tidak bisa dibendung lagi.

Menurutnya, konsep keberlanjutan dan rekonsiliasi tersebut sangat kuat sehingga tidak mungkin dihadapkan dengan konsep-konsep yang tidak jelas.

Hal tersebut merupakan akibat dari ketidakjelasan sistem pemilihan umum (pemilu) dan mekanisme pembentukan koalisi.

“Kami betul-betul mengambil posisi sebagai keberlanjutan dan rekonsiliasi kabinet, yang mendukung perjalanan yang sudah ditempuh oleh para pemimpin sebelumnya untuk menuju Indonesia Emas 2045,” katanya melansir partaigelora.id.

Fahri menilai, narasi keberlanjutan dan rekonsiliasi yang sudah terbangun solid karena merupakan kehendak rakyat tidak mungkin dipatahkan dengan gagasan apa pun.

“Saya tidak tahu, apakah dalam tiga minggu lagi ada lagi yang mereka pakai untuk mematahkan benteng keberlanjutan dan rekonsiliasi,” katanya.

Wakil Ketua Fewan Perwakilan Rakyat (DPR) Periode 2014-2019 itu mengatakan, tidak mengherankan apabila hasil survei pasangan Prabowo-Gibran sangat tinggi.

“Semua kehendak rakyat, maka saya lebih cenderung, kalau rakyat akan memutuskan sekali putaran pada 14 Februari 2024. Itu yang saya lihat,” tegasnya.

Oleh karenanya, kelompok kiri dan kanan mencari berbagai cara untuk menurun elektabilitas paslon nomor urut dua seperti melempar isu para menteri mau mundur, pemakzulan dan lainnya.

Fahri menyebutkan, upaya untuk membangun Indonesia Emas 2045 yang dimaknai Partai Gelora sebagai membangun negara superpower baru itu susah untuk dilawan paslon yang membawa konsep marah-marah dan konsep kecewa.

“Gagasan ini sudah terlalu kuat, memang susah untuk dibongkar. Meskipun kelompok kanan mengambil capres di tengah jalan yang dianggap hero, itu semua konsepnya kemarahan,” katanya. 

Dia mengatakan, adanya kekecewaan dari Ganjar dan kawan-kawan, khususnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), karena Pak Jokowi tidak mendukung mereka. 

“Jadi kelompok kanan itu, konsepnya marah-marah, kelompok kiri ini konsepnya kecewa,” ujarnya.

Hambat elektabilitas

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, isu pemakzulan terhadap Jokowi yang mencuat belakangan ini merupakan upaya menghambat laju elektabilitas Prabowo-Gibran.

Fadli menyebutkan, isu pemakzulan yang diembuskan jelang Pemilu 2024 dari sisi waktu dan urgensi tidak mewakili kehendak rakyat.

“Ini isu dari elite tertentu. Ini upaya untuk menciptakan situasi kondisi agar kemudian approval rate Jokowi turun,” kata Fadli.

Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 itu melanjutkan, isu pemakzulan terhadap Presiden Jokowi diharapkan kelompok tertentu agar Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 berlangsung dua putaran.

“Turunnya approval rate ini menghambat Prabowo-Gibran, sehingga diharapkan pilpres bisa dua putaran,” tandas Fadli Zon.

Untuk diketahui, dalam beberapa waktu belakang muncul upaya pemakzulan terhadap Presiden Jokowi yang disuarakan sejumlah aktivis yang tergabung dalam Kelompok Petisi 100.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, mekanisme pemakzulan tersebut tidak ketemu atau upaya pengkhianatan berat yang dijadikan alasan untuk pemakzulan tidak ada. 

“Mekanismenya yang harus ditempuh juga panjang, sedangkan kita semua sekarang fokus Pemilu 2024. Tidak mungkin bisa dilakukan dalam waktu kurang dari satu bulan,” katanya.

Doli menegaskan, Jokowi tidak melakukan pelanggaran apa pun seperti yang dituduhkan Kelompok Petisi 100.

Hal tersebut terbukti dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi yang mencapai 70-80 persen.

“Masyarakat sangat puas dengan kinerja Pak Jokowi itu sangat tinggi. Saya kira isu pemakzulan ini hanya dipakai sebagai alat politik saja, tapi rasanya itu sulit,” kata 

Ketua Komisi II DPR itu menyayangkan sikap mantan Menteri Koordinasi (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD yang juga cawapres nomor urut tiga, yang tidak paham mekanisme pemakzulan dengan menerima Kelompok Petisi 100. 

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menilai, isu pemakzulan sengaja digunakan untuk menjatuhkan elektabilitas paslon lain.

“Harusnya Pak Mahfud tidak menerima pengaduan Kelompok Petisi 100 dan minta mereka langsung diarahkan ke DPR. Tetapi faktanya, menerima dan membuat statement,” ujarnya. 

Doli menegaskan, isu pemakzulan terhadap Jokowi dijadikan gerakan politik untuk menjatuhkan kontestan lain. 

“Tetapi, parlemen sampai sekarang tidak ada membahas soal pemakzulan,” tegasnya. 

Tidak perlu ditanggapi

Sementara itu, pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai upaya pemakzulan Jokowi yang dilakukan Kelompok Petisi 100 hanya sekadar main-main sehingga tidak perlu ditanggapi karena hanya buang-buang waktu.

“Itu main-main saja, tinggal tidur saja, buang-buang energi kalau ditanggapi dan direspons. Itu barang akan layu sebelum berkembang, karena tidak ada elemen kunci yang akan melaksanakan,” kata.

Elemen kunci yang dia maksud adalah tokoh-tokoh politik seperti Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bembang Yudhoyono (SBY) dan lainnya.

“Kalau Ibu Mega, Pak Surya Paloh, Pak SBY, PPP, siapa lagi. Orang jago-jago, bos-bos ini kumpul jadi satu, setuju. Kita baru bicara, kita baru mikir impeachment,” katanya.

Menurutnya, jika mereka semua merespons dan bertemu, persoalan pemakzulan bisa berjalan karena ada elemen kunci. 

“Namun, ini tidak ada tokoh partai politik yang merespons yang bisa meneruskan ke DPR menjadi sebuah laporan,” katanya.

Margarito juga menilai tidak ada tafsir yang bisa dijadikan alasan mereka untuk memakzulkan Presiden Jokowi, sehingga usulan tersebut tidak akan berpengaruh apa-apa.

“Coba tunjukkan ke saya tafsir apa yang dipakai, tindakan kritis mana dari tindakan presiden yang bisa dijadikan alasan, tidak ada. Makanya saya bilang ini main-main, tinggal tidur saja, tidak perlu direspons,” katanya.

Dia mencontohkan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan pencalonan Gibran sebagai cawapres tidak bisa dijadikan dasar karena semua sudah selesai dan diterima semua pihak. 

MK berpendapat putusan MK tetap sah dan final. Selain itu, Gibran juga tetap ditetapkan sebagai cawapres Prabowo Subianto Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

“Putusan MK sudah selesai, mereka harus menjelaskan bla-bla-bla lagi, kan tidak ada. Yang perlu dicari itu dan dijaga itu, harusnya elemen politik. 

Margarito menyebutkan, inisiator Petisi 100 Faisal Assegaf adalah temannya yang juga sama-sama orang Ambon. 

“Sudahlah ini cuma ramai-ramai doang, nggak usah terlalu dipikirin, tidur-tidur saja,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Margarito menegaskan, sedari awal dia menilai upaya pemakzulan terhadap Jokowi hanya sekedar bikin ramai saja. 

“Kebetulan saya sedang riset mengenai impeachment itu, sehingga saya paham soal impeach ini,” katanya.

Dalam situasi sekarang, apalagi menjelang Pemilu 2024 yang tinggal beberapa hari lagi, kata Margarito, upaya pemakzulan menjadi barang mati, yang tidak bisa dimainkan sehingga tidak perlu dibicarakan.

“Seperti saya katakan tadi, kalau mau serius bicara impeachment, harus ada elemen kunci impeachment. Apa elemen kunci itu, ya politik, itu senjata politik. Tapi saya melihat elemen kunci tidak tercukupi, tidak tersaji sejauh ini,” katanya.

Margarito menambahkan, partai-partai besar seperti Partai Golkar dan PDIP juga diam. 

Bahkan Partai Golkar mau pasang badan untuk melawan upaya pemakzulan Jokowi. Sementara itu, PDI-P kembali menegaskan, tidak akan keluar dari kabinet.

“Sudahlah, pintunya tertutup untuk melakukan impeach. Kalau Golkar sudah ngomong seperti itu, kita mau apa. Saya dengar orang PDI0P juga tidak mau ke luar dari kabinet," kata Margarito