Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Gelora Talks: Narasi Pemakzulan Jokowi adalah Upaya Tahan Elektabilitas Prabowo-Gibran

Kompas.com - 08/02/2024, 11:15 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

“Ini isu dari elite tertentu. Ini upaya untuk menciptakan situasi kondisi agar kemudian approval rate Jokowi turun,” kata Fadli.

Baca juga: Anis Matta: Umat Islam Hendaknya Dukung Prabowo-Gibran

Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 itu melanjutkan, isu pemakzulan terhadap Presiden Jokowi diharapkan kelompok tertentu agar Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 berlangsung dua putaran.

“Turunnya approval rate ini menghambat Prabowo-Gibran, sehingga diharapkan pilpres bisa dua putaran,” tandas Fadli Zon.

Untuk diketahui, dalam beberapa waktu belakang muncul upaya pemakzulan terhadap Presiden Jokowi yang disuarakan sejumlah aktivis yang tergabung dalam Kelompok Petisi 100.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, mekanisme pemakzulan tersebut tidak ketemu atau upaya pengkhianatan berat yang dijadikan alasan untuk pemakzulan tidak ada. 

“Mekanismenya yang harus ditempuh juga panjang, sedangkan kita semua sekarang fokus Pemilu 2024. Tidak mungkin bisa dilakukan dalam waktu kurang dari satu bulan,” katanya.

Baca juga: Anis Matta Minta Pendukung Prabowo-Gibran Tak Alergi dengan Kalimat “Aamiin Ya Rabbal Alamin”

Doli menegaskan, Jokowi tidak melakukan pelanggaran apa pun seperti yang dituduhkan Kelompok Petisi 100.

Hal tersebut terbukti dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi yang mencapai 70-80 persen.

“Masyarakat sangat puas dengan kinerja Pak Jokowi itu sangat tinggi. Saya kira isu pemakzulan ini hanya dipakai sebagai alat politik saja, tapi rasanya itu sulit,” kata 

Ketua Komisi II DPR itu menyayangkan sikap mantan Menteri Koordinasi (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD yang juga cawapres nomor urut tiga, yang tidak paham mekanisme pemakzulan dengan menerima Kelompok Petisi 100. 

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menilai, isu pemakzulan sengaja digunakan untuk menjatuhkan elektabilitas paslon lain.

Baca juga: Puan Tanggapi soal Petisi 100 yang Datangi Mahfud MD Minta Jokowi Dimakzulkan

“Harusnya Pak Mahfud tidak menerima pengaduan Kelompok Petisi 100 dan minta mereka langsung diarahkan ke DPR. Tetapi faktanya, menerima dan membuat statement,” ujarnya. 

Doli menegaskan, isu pemakzulan terhadap Jokowi dijadikan gerakan politik untuk menjatuhkan kontestan lain. 

“Tetapi, parlemen sampai sekarang tidak ada membahas soal pemakzulan,” tegasnya. 

Tidak perlu ditanggapi

Sementara itu, pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai upaya pemakzulan Jokowi yang dilakukan Kelompok Petisi 100 hanya sekadar main-main sehingga tidak perlu ditanggapi karena hanya buang-buang waktu.

“Itu main-main saja, tinggal tidur saja, buang-buang energi kalau ditanggapi dan direspons. Itu barang akan layu sebelum berkembang, karena tidak ada elemen kunci yang akan melaksanakan,” kata.

Baca juga: Didatangi Petisi 100, Mahfud Sebut Ada yang Lapor Pemilu Curang hingga Minta Jokowi Dimakzulkan

Elemen kunci yang dia maksud adalah tokoh-tokoh politik seperti Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bembang Yudhoyono (SBY) dan lainnya.

“Kalau Ibu Mega, Pak Surya Paloh, Pak SBY, PPP, siapa lagi. Orang jago-jago, bos-bos ini kumpul jadi satu, setuju. Kita baru bicara, kita baru mikir impeachment,” katanya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com