Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TPN Ganjar-Mahfud: "KTP Sakti" Ada karena Sekarang Terlalu Banyak Kartu

Kompas.com - 05/01/2024, 11:30 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

PALEMBANG, KOMPAS.com - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid menggaungkan program "KTP Sakti" milik pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD di hadapan relawan posko Rumah Bersama Pelayan Rakyat (RBPR) Palembang, Jumat (5/1/2024).

Menurut dia, program KTP Sakti dihadirkan karena belum meratanya program bantuan sosial (bansos) dan sejumlah program pro rakyat era pemerintahan saat ini.

"KTP Sakti itu (ada) karena kalau sekarang terlalu banyak kartu. Kita hanya butuh satu, yaitu satu KTP saja," kata Arsjad di hadapan para relawan.

Baca juga: Ganjar Ajak Nelayan Urus Izin Kapal secara Daring Lewat KTP Sakti

Arsjad menyatakan, KTP Sakti salah satu program unggulan Ganjar-Mahfud.

Ia lantas bercerita bagaimana pengalamannya bertemu petani. Para petani berkeluh kesah kepada Arsjad tentang sulitnya mendapatkan pupuk murah.

Bahkan, kata Arsjad, mereka tidak boleh mendapatkan subsidi pupuk meski sudah memiliki kartu penerima bantuan sosial.

"Kenapa? Karena yang pertama, belum tepat sasaran. Masih banyak yang belum mendapatkan, dan lebih lagi bingung, kartu terlalu banyak," ucap Arsjad.


Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) non aktif ini yakin KTP Sakti mampu menangani permasalahan masyarakat miskin dalam usaha pekerjaannya.

Mengenai bansos, dia memastikan Ganjar-Mahfud memperbesar dan memperbanyak melalui KTP Sakti.

"Jadi ada kata kata, bansos, nantinya tidak akan lagi ada. Ya ampun, ya Allah, padahal kita pengen ngebesarin, lebih besar lagi. Nah itu adalah yang ingin dilakukan," kata dia.

Baca juga: Ganjar Klaim KTP Sakti Solusi Pemerataan Penyaluran Bantuan Pendidikan

Adapun program KTP Sakti pertama kali diutarakan oleh Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

Kala itu, Hasto tengah berkunjung ke Banten untuk sosialisasi program-program Ganjar-Mahfud.

"Apa itu sakti? Sakti itu singkatan dari satu kartu terpadu indonesia. Jadi bagi rakyat miskin tidak perlu banyak kartu, cukup menunjukan KTP Sakti," ujar Hasto, Minggu (10/12/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com