Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Airlangga Sebut Pemerintah Segera Evaluasi Kebijakan Subsidi Energi

Kompas.com - 16/05/2024, 18:48 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah segera mengevaluasi kebijakan subsidi energi.

Pembahasan dilakukan jelang masa berlaku kebijakan yang dijadwalkan berakhir pada Juni 2024 ini.

"Kan sekarang masih bulan Mei tanggal berapa ya ini. Nanti dibahas (evaluasi subsidi energi)," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (16/5/2024).

Baca juga: Pemerintahan Baru Bakal Hadapi PR Risiko Impor dan Subsidi Energi

Selain subsidi energi, program lain yang akan berakhir pada Juni mendatang adalah program penyaluran bantuan sosial (bansos) beras.

Sebelumnya Airlangga menyatakan, pemerintah belum membahas soal perpanjangan penyaluran bansos teras.

Saat ditanya soal kemungkinan penyaluran bansos beras bisa dilanjutkan hingga Desember 2024, Airlangga menyatakan pemerintah akan melihat kondisi terlebih dulu.

Antara lain, mempertimbangkan harga dan kondisi masyarakat.

Baca juga: Rupiah Melemah dan Harga Minyak Naik, Menkeu Bisa Sesuaikan Anggaran Subsidi Energi

Diberitakan sebelumnya, Airlangga mengungkapkan pemerintah terus memantau situasi harga minyak untuk mengkalibrasi subsidi energi.

Airlangga mengungkapkan, kebijakan subsidi energi akan dipertimbangkan berdasarkan perkiraan harga minyak dalam satu hingga dua bulan ke depan.

"Dalam krisis-krisis yang lalu, kita menggunakan anggaran sebagai buffer, cushion bantalan," ujarnya pada acara Halal bihalal yang diadakan di Gedung Kementerian Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/4/2024).

Baca juga: Pemerintah Pantau Harga Minyak untuk Kebijakan Subsidi Energi

Airlangga juga menegaskan bahwa hingga bulan Juni, tidak ada rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang telah disepakati oleh pemerintah.

"Sampai bulan Juni tidak naik. Itu sudah statement pemerintah," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Nasional
Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Nasional
Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Nasional
Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Nasional
Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Nasional
Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Nasional
Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Nasional
Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Nasional
Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Nasional
Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Nasional
Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Nasional
Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Nasional
Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Nasional
Rakernas V PDI-P Rekomendasikan ke Fraksi DPR Dorong Kebijakan Legislasi Tingkatkan Kualitas Demokrasi Pancasila

Rakernas V PDI-P Rekomendasikan ke Fraksi DPR Dorong Kebijakan Legislasi Tingkatkan Kualitas Demokrasi Pancasila

Nasional
Ganjar Yakin Megawati Sampaikan Sikap Politik PDI-P untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran Saat Kongres Partai

Ganjar Yakin Megawati Sampaikan Sikap Politik PDI-P untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran Saat Kongres Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com