Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal KTP Sakti, Ganjar Pranowo: Saya Dipaksa untuk Berjanji

Kompas.com - 19/12/2023, 16:46 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan bahwa dirinya dipaksa untuk menyampaikan janji-janji politik untuk Pilpres 2024.

Ia pun mengungkap salah satu janji politiknya adalah program unggulan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sakti.

"Saya mulai jualan KTP Sakti. 'Ah politisasi itu sukanya janji,' saya dipaksa untuk berjanji. Ya janji lah kita cerita," kata Ganjar dalam dialog calon presiden yang digelar di Institut Pertanian Bogor (IPB), Jawa Barat, Selasa (19/12/2023).

Meski begitu, Ganjar tak membeberkan siapa pihak yang memintanya untuk berjanji itu.

Baca juga: Kunjungi Pabrik Rokok di Bantul, Ganjar Terima Pesan dari Buruh Disabilitas

Lebih jauh, mantan Gubernur Jawa Tengah ini menjelaskan, program ini merupakan integrasi dari beragam kartu-kartu pro rakyat era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Program ini, jelas Ganjar, mengedepankan kebijakan satu data melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Sebenarnya itu satu kartu terintegrasi. Di situ ada NIK, kita bisa melakukan profiling, ahli IT cukup banyak, dan sebenarnya itulah basis data kita," imbuh dia.

Lanjut Ganjar, melalui program KTP Sakti, para petani yang mengaku kesulitan mendapatkan pupuk murah juga bisa teratasi.

Intinya, sebut Ganjar, para petani itu akan dilakukan pemetaan dan diperiksa apakah berhak menerima bantuan KTP Sakti.

Baca juga: Atikoh Ganjar Soroti Pedihnya Perempuan Jadi TKI Tinggalkan Anak, Singgung Sulitnya Lapangan Kerja

"Maka kemudian berbasis data kependudukan inilah kita bisa melakukan profiling. AI (artificial intelligence) bisa kita masukan kok ke situ untuk menghitung (data kependudukan)," pungkas politikus PDI-P ini.

Sebagai informasi, beberapa waktu terakhir Ganjar menggembar-gemborkan salah satu programnya bersama pasangannya, cawapres Mahfud MD, yaitu KTP Sakti.

Program ini pertama kali diungkapkan oleh Sekjen PDI-P sekaligus Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto saat konsolidasi partai di Banten.

"Ini dikatakan sebagai KTP Sakti saudara-saudara sekalian. Apa itu Sakti? Sakti itu singkatan dari Satu Kartu Terpadu Indonesia," kata Hasto di hadapan ratusan kader PDI-P Lebak, Banten, Minggu (10/12/2023).

"Jadi bagi rakyat miskin tidak perlu banyak kartu, cukup menunjukan KTP Sakti," lanjutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com