Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Adu Gagasan Capres soal Konflik Papua: Prabowo Ingin Perkuat Aparat, Ganjar-Anies Tawarkan Pendekatan Dialog

Kompas.com - 15/12/2023, 10:19 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga calon presiden (capres) peserta Pemilu 2024 adu gagasan mengenai upaya penyelesaian konflik dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua.

Gagasan ketiganya diungkap dalam debat perdana capres yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (12/12/2023) malam.

Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, mendapat giliran pertama untuk menyampaikan gagasannya. Prabowo bilang, tidak mudah menyelesaikan konflik di Papua.

Ia menyinggung tentang kekuatan asing yang menginginkan Indonesia terpecah belah.

“Masalah Papua adalah rumit karena di situ terjadi suatu gerakan separatisme dan gerakan separatis ini kita sudah ikuti cukup lama,” kata Prabowo.

“Kita melihat ada campur tangan asing di situ dan kita melihat bahwa kekuatan-kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah,” ujarnya.

Baca juga: Amnesty Kritik Jawaban Prabowo yang Singgung Campur Tangan Asing di Papua

Prabowo menyebut, kelompok teroris Papua kerap kali menyerang warga Papua sendiri. Bahkan, orang tua, perempuan, dan anak kecil yang tak bersenjata diteror oleh kelompok separatis ini.

Oleh karenanya, jika terpilih sebagai Presiden RI selanjutnya, Prabowo berjanji untuk melindungi rakyat Papua. Salah satu caranya, dengan memperkuat aparat keamanan.

“Jadi rencana saya, pertama adalah tentunya menegakkan hukum, memperkuat aparat-aparat di situ,” ujarnya.

Menteri Pertahanan itu juga menyinggung soal percepatan pembangunan ekonomi di Bumi Cenderawasih. Prabowo mengaku, dirinya bakal meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Papua, lebih dari capaian pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ia juga mengeklaim, pertumbuhan ekonomi Papua di bawah pemerintahan Jokowi menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

“Kita harus membawa kemajuan ekonomi, social services, yang terbaik untuk rakyat Papua, melindungi rakyat Papua dari keganasan para separatis dan teroris,” tutur Prabowo.

Baca juga: Prabowo ke Anies: Masalah Keadilan di Papua Tak Sesederhana Itu Pak Anies

Sementara, capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menilai bahwa gagasan Prabowo tak cukup menjawab konflik HAM di Papua. Menurut Ganjar, diperlukan pendekatan dialog untuk menuntaskan persoalan ini.

“Menurut saya, rasanya tidak cukup, Pak Prabowo. Karena, dialog menurut saya menjadi sesuatu yang penting agar seluruh kekuatan yang ada di sana, seluruh kelompok yang ada di sana bisa duduk bersama untuk menyelesaikan itu. Itu menurut saya roots (akar) masalahnya,” kata Ganjar.

Gagasan capres nomor urut 1, Anies Baswedan, pun berbeda dengan Prabowo. Anies berpandangan, masalah utama di Papua bukan kekerasan, melainkan ketidakadilan.

Halaman:


Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com