Penilaian Imparsial terhadap Solusi Para Capres Terkait Papua dalam Debat Perdana

JAKARTA, KOMPAS.com - Imparsial menilai, solusi yang ditawarkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo terkait masalah di Papua lebih progresif dibanding Anies Baswedan (nomor urut 1) dan Prabowo Subianto (nomor urut 2) dalam debat perdana capres 2024.

“Dapat dikatakan capres Ganjar Pranowo yang menawarkan solusi dialog itu jauh lebih progresif dibandingkan dengan kedua capres yang lain,” kata Direktur Imparsial Gufron Mabruri dalam diskusi “Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu” yang dipantau secara daring, Rabu (13/12/2023).

Gufron menyebutkan, dialog untuk penyelesaian pelanggaran HAM di Papua memang bukanlah solusi yang baru. Itu sudah ditawarkan koalisi masyarakat sipil sejak tahun 2000-an.

Baca juga: Catatan Kontras untuk Debat Perdana, Para Capres Dinilai Minim Komitmen Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat

Namun, kata dia, solusi dialog itu belum dijalankan pemerintah sampai saat ini.

“Misal pada era Orde Baru yang cenderung mengedepankan pendekatan kekerasan, militer, dan operasi yang kemudian melahirkan banyak kekerasan dan pelanggaran HAM,” ujar Gufron.

Memasuki era Reformasi, kata Gufron, ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menggunakan jalan yang sifatnya non-koersif, misalnya otonomi khusus (otsus) dan pembangunan.

Gufron mencontohkan pada era presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah membentuk Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B).

“Tapi di sisi lain harus diakui secara de facto pendekatan keamanan yang militeristik pasca-1998 sampai hari ini masih terus digunakan oleh pemerintah,” kata Gufron.

Misalnya, dengan pengiriman pasukan non-organik untuk melakukan berbagai operasi keamanan dengan mengatasnamakan ancaman separatisme dan disintegrasi.

Baca juga: Debat Perdana, Jawaban Prabowo soal Pelanggaran HAM Berat hingga Penanganan Konflik di Papua

Berdasarkan penelitian Imparsial, setidaknya ada 13.000-14.000 prajurit yang tergelar di Papua saat ini, terdiri dari pasukan organik dan non-organik.

Belum lagi rencana pembentukan Komando Daerah Mliter (Kodam) baru di Papua yang pasti akan menambah pasukan.

“Ini memang gagasan lama, tetapi ketika didorong sebagai satu solusi ini tentu menjadi yang penting dan progresif,” kata Gufron.

Dalam debat perdana, Selasa (12/12/2023), Ganjar mengkritik jawaban Prabowo terkait dengan penyelesaian kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua.

"Menurut saya rasanya tidak cukup, Pak Prabowo. Dialog menurut saya menjadi sesuatu yang penting agar yang ada di sana bisa duduk bersama menyelesaikan itu," kata Ganjar.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan akan memperkuat aparat di Papua karena masih ada gerakan separatisme di Bumi Cenderawasih.

"Jadi rencana saya tentunya menegakkan hukum, memperkuat aparat-aparat di situ, dan juga mempercepat pembangunan ekonomi," ujar Menteri Pertahanan itu.

Sementara itu, Anies lebih menyoroti keadilan untuk masyarakat di Papua.

“Bahwa yang harus dihadirkan bukan tidak ada kekerasan, tapi keadilan,” kata Anies.

Debat pertama ini mengambil tema seputar hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.