Adu Gagasan Capres soal Konflik Papua: Prabowo Ingin Perkuat Aparat, Ganjar-Anies Tawarkan Pendekatan Dialog

Sebab, jika konflik Papua dianggap sebagai kekerasan, pandangan setiap orang berbeda-beda. Ada yang menilai mereka sebagai terorisme, ada yang menganggap mereka kelompok separatis, ada pula yang menilai ini kriminalisme.

“Jadi tujuannya bukan semata-mata tentang meniadakan kekerasan, karena damai itu bukan tiada kekerasan, damai itu ada keadilan, itu prinsip utamanya,” ucap Anies.

Terkait problem ini, Anies menawarkan solusi berupa penyelesaian seluruh peristiwa pelanggaran HAM hingga tuntas. Lalu, mencegah berulangnya peristiwa ini dengan memberikan pemahaman mengenai pentingnya keadilan.

“Yang ketiga melakukan dialog dengan semua secara partisipatif,” katanya.

Menanggapi Anies, Prabowo bilang, persoalan di Papua tak sesederhana itu. Sebab, ada faktor geopolitik dan ideologi yang menjadi tantangan.

“Jadi, benar sekali keadilan harus ada, tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu Pak Anies, ada faktor-faktor lain Pak Anies,” kata Prabowo.

Meski begitu, Prabowo sepakat dengan Anies bahwa keadilan di tanah Papua harus ditegakkan. Ia juga sependapat dengan Ganjar mengenai pendekatan dialog untuk penuntasan konflik.

“Saya sependapat kita harus tegakkan keadilan, kita harus dialog, ini masalah bangsa, semua kekuatan harus kita rangkul,” tuturnya.

Baca juga: Anies: Tidak Ada Keadilan di Tanah Papua

Adapun debat perdana Pilpres 2024 digelar Selasa (12/12/2023) malam di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat. Debat perdana ini mengangkat tema hukum, HAM, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.

Debat sendiri merupakan salah satu metode kampanye. Masa kampanye pemilu bakal berlangsung selama 75 hari, terhitung sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Setelah masa kampanye, tahapan pemilu akan memasuki masa tenang selama tiga hari yakni 11-13 Februari 2024. Selanjutnya, pada 14 Februari 2024 akan digelar pemungutan suara serentak di seluruh Indonesia.

Tak hanya untuk memilih presiden dan wakil presiden, tetapi juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.