Adu Gagasan Capres soal Konflik Papua: Prabowo Ingin Perkuat Aparat, Ganjar-Anies Tawarkan Pendekatan Dialog

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga calon presiden (capres) peserta Pemilu 2024 adu gagasan mengenai upaya penyelesaian konflik dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua.

Gagasan ketiganya diungkap dalam debat perdana capres yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (12/12/2023) malam.

Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, mendapat giliran pertama untuk menyampaikan gagasannya. Prabowo bilang, tidak mudah menyelesaikan konflik di Papua.

Ia menyinggung tentang kekuatan asing yang menginginkan Indonesia terpecah belah.

“Masalah Papua adalah rumit karena di situ terjadi suatu gerakan separatisme dan gerakan separatis ini kita sudah ikuti cukup lama,” kata Prabowo.

“Kita melihat ada campur tangan asing di situ dan kita melihat bahwa kekuatan-kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah,” ujarnya.

Prabowo menyebut, kelompok teroris Papua kerap kali menyerang warga Papua sendiri. Bahkan, orang tua, perempuan, dan anak kecil yang tak bersenjata diteror oleh kelompok separatis ini.

Oleh karenanya, jika terpilih sebagai Presiden RI selanjutnya, Prabowo berjanji untuk melindungi rakyat Papua. Salah satu caranya, dengan memperkuat aparat keamanan.

“Jadi rencana saya, pertama adalah tentunya menegakkan hukum, memperkuat aparat-aparat di situ,” ujarnya.

Menteri Pertahanan itu juga menyinggung soal percepatan pembangunan ekonomi di Bumi Cenderawasih. Prabowo mengaku, dirinya bakal meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Papua, lebih dari capaian pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ia juga mengeklaim, pertumbuhan ekonomi Papua di bawah pemerintahan Jokowi menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

“Kita harus membawa kemajuan ekonomi, social services, yang terbaik untuk rakyat Papua, melindungi rakyat Papua dari keganasan para separatis dan teroris,” tutur Prabowo.

Sementara, capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menilai bahwa gagasan Prabowo tak cukup menjawab konflik HAM di Papua. Menurut Ganjar, diperlukan pendekatan dialog untuk menuntaskan persoalan ini.

“Menurut saya, rasanya tidak cukup, Pak Prabowo. Karena, dialog menurut saya menjadi sesuatu yang penting agar seluruh kekuatan yang ada di sana, seluruh kelompok yang ada di sana bisa duduk bersama untuk menyelesaikan itu. Itu menurut saya roots (akar) masalahnya,” kata Ganjar.

Gagasan capres nomor urut 1, Anies Baswedan, pun berbeda dengan Prabowo. Anies berpandangan, masalah utama di Papua bukan kekerasan, melainkan ketidakadilan.

Sebab, jika konflik Papua dianggap sebagai kekerasan, pandangan setiap orang berbeda-beda. Ada yang menilai mereka sebagai terorisme, ada yang menganggap mereka kelompok separatis, ada pula yang menilai ini kriminalisme.

“Jadi tujuannya bukan semata-mata tentang meniadakan kekerasan, karena damai itu bukan tiada kekerasan, damai itu ada keadilan, itu prinsip utamanya,” ucap Anies.

“Yang ketiga melakukan dialog dengan semua secara partisipatif,” katanya.

Menanggapi Anies, Prabowo bilang, persoalan di Papua tak sesederhana itu. Sebab, ada faktor geopolitik dan ideologi yang menjadi tantangan.

“Jadi, benar sekali keadilan harus ada, tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu Pak Anies, ada faktor-faktor lain Pak Anies,” kata Prabowo.

Meski begitu, Prabowo sepakat dengan Anies bahwa keadilan di tanah Papua harus ditegakkan. Ia juga sependapat dengan Ganjar mengenai pendekatan dialog untuk penuntasan konflik.

“Saya sependapat kita harus tegakkan keadilan, kita harus dialog, ini masalah bangsa, semua kekuatan harus kita rangkul,” tuturnya.

Adapun debat perdana Pilpres 2024 digelar Selasa (12/12/2023) malam di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat. Debat perdana ini mengangkat tema hukum, HAM, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.

Debat sendiri merupakan salah satu metode kampanye. Masa kampanye pemilu bakal berlangsung selama 75 hari, terhitung sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Setelah masa kampanye, tahapan pemilu akan memasuki masa tenang selama tiga hari yakni 11-13 Februari 2024. Selanjutnya, pada 14 Februari 2024 akan digelar pemungutan suara serentak di seluruh Indonesia.

Tak hanya untuk memilih presiden dan wakil presiden, tetapi juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.