Debat Perdana, Jawaban Prabowo soal Pelanggaran HAM Berat hingga Penanganan Konflik di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Debat perdana calon presiden 2024 telah rampung digelar. Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyatakan tidak masalah apabila dibentuk pengadilan ad hoc untuk penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu.

Prabowo juga menyatakan setuju apabila pendekatan dialog ditempuh dalam penanganan konflik di Papua.

Dalam debat yang bertema seputar hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi itu, Prabowo juga ingin memperkuat lembaga pencegahan korupsi.

Minta isu HAM tidak dipolitisasi

Prabowo mengingatkan isu agar HAM yang sering dikaitkan dengan dirinya agar tidak dipolitisasi.

Hal ini disampaikan Prabowo ketika menjawab pertanyaan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengenai isu HAM dan peristiwa penghilangan paksa aktivis 1997/1998.

"Jadi, masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar, menurut saya," kata Prabowo dalam debat yang digelar di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

Prabowo mengeklaim bahwa dirinya sangat keras membela HAM. Buktinya, orang-orang yang dulu ditahan dan diculik justru kini membela dirinya dalam Pilpres 2024.

"Saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia, nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya, membela saya saudara-saudara sekalian," ujar Prabowo.

Baca juga: Disebut Ganjar Tak Tegas soal Pelanggaran HAM, Prabowo: Itu Tendensius Pak Ganjar

Menteri Pertahanan tersebut mengatakan, kasus penghilangan aktivis merupakan sesuatu yang tendensius.

Itu dikatakan Prabowo setelah disebut oleh Ganjar tidak tegas soal penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.

“Loh kok dibilang saya tidak tegas? Saya tegas akan menegakkan HAM. Masalah yang bapak tanyakan, agak tendensius. Kenapa pada saat 13 orang hilang ditanyakan kepada saya? Itu tendensius, Pak,” kata Prabowo.

Prabowo menyatakan, jika perlu ada pengadilan HAM atau ad hoc, ia akan membentuk itu.

“Jadi kalau memang, keputusannya mengadakan pengadilan HAM, kita adakan pengadilan HAM, enggak ada masalah,” kata Prabowo.

Baca juga: Usai Debat soal HAM, Prabowo Hanya Salami Ganjar dan Usap Keringat Pakai Handuk

Ganjar juga sempat bertanya terkait lokasi kuburan atau makam 13 aktivis itu.

“Apakah bapak bisa menemukan, menunjukkan, membantu kepada keluarga, agar mereka bisa berziarah?” kata Ganjar.

Namun, pertanyaan itu tidak dijawab Prabowo.

Prabowo mengatakan, isu penculikan aktivis itu merupakan isu yang diproduksi ulang ketika ia hendak mencalonkan sebagai calon presiden.

13 aktivis

Namun, peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu tidak sependapat soal itu.

“Isu HAM dan penculikan aktivis itu bukan direproduksi lima tahun sekali, tapi isu harian, yakni isu yang dimunculkan saat Kamisan,” kata Erasmus, Selasa petang.

“Itu ada nama Pak Prabowo di sana,” ujar Erasmus.

Diketahui, penculikan aktivis 1997/1998 adalah penculikan aktivis pro-demokrasi yang terjadi antara Pemilu Legislatif Indonesia 1997 dan jatuhnya Presiden Soeharto tahun 1998.

Baca juga: Bantah Prabowo soal Isu Penculikan Aktivis Muncul 5 Tahun Sekali, Usman Hamid: Tiap Kamis Korban Bersuara