Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Singgung Cat Bangunan di Kota Kerap Bernuansa Warna Parpol Kepala Daerah

Kompas.com - 15/12/2023, 10:35 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyinggung soal identitas sebuah kota yang terlihat dari partai politik asal wali kotanya.

Identitas tersebut menurut Jokowi terlihat dari warna identitas parpol yang juga dimasukkan dalam sejumlah bangunan di kota.

"Saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota dari si cat-nya saja sudah tahu ini dari partai apa (pemimpinnya). Masa warna partai masuk ke kota, ini enggak sambung kan, tapi dipaksakan," ujar Jokowi saat meresmikan pembukaan Musyawarah Nasional Luar Biasa Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2023, Bogor, sebagaimana dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (15/12/2023).

Baca juga: Soal Penambahan Saham Indonesia di Freeport, Jokowi: Dalam Proses, Menunggu PP

"Karena pemimpinnya dari partai, saya enggak sebut partai apa, dari partai A, wah langsung catnya ungu, (saya) enggak menyinggung catnya ungu. Waduh enggak sambung, kantor-kantornya, pemkot juga dicat ungu, ini apa toh ini?," lanjutnya.

Karena sering melakukan kunjungan kerja ke daerah, Jokowi mengaku sudah hafal dengan fenomena tersebut.

Sehingga dirinya pun cepat mengidentifikasi wali kota tersebut berasal dari parpol tertentu.

"Kalau saya sudah hampir setiap hari sih ke daerah jadi tahu oh ini dari partai ini wali kotanya, ini dari partai ini," ungkapnya.


Namun, terlepas dari persoalan cat bangunan yang digunakan di setiap kota, Presiden Jokowi meminta agar pembangunan kota-kota di Indonesia ke depannya harus terencana dengan baik.

Sehingga kota memiliki identitas dan keunggulan yang tidak sama satu dengan lainnya.

"Ke depan memang harus betul-betul gagasan-gagasan besarnya kita rencanakan, kita desain sehingga kita memiliki kota-kota dengan kekuatan-kekuatannya, dengan keunggulan-keunggulannya sendiri-sendiri, tidak sama semuanya," ungkap Jokowi.

"Karena, banyak sekali produk-produk unggulan dari setiap kota itu yang membuat kota itu terkenal. Gorontalo misalnya. Kalau orang ke Gorontalo apa yang ada dipikiran kita? Jagung," tuturnya.

Baca juga: Presiden Jokowi bersama 60 Pj Wali Kota dan Lainnya Bakal Hadiri Munaslub Apeksi di Bogor

Kepala Negara pun menegaskan, perencanaan kota harus dilakukan secara konsisten dan dikerjakan setiap tahun.

"Saya titip ini kalau perencanaannya ada itu, perencanaan yang terkonsep secara total, untuk contoh saja, membangun sebuah jalan kita itu kalau membangun sebuah jalan ya hanya jalannya saja, mestinya itu satu paket, mestinya," ungkapnya.

"Kalau jalan itu mesti ada trotoarnya, mesti ada drainase-nya, landscape sekalian, jadi barengan gitu jangan yang bikin jalan sendiri, nanti untuk trotoarnya tidak dikerjakan sehingga didahului oleh pedagang kaki lima, baru bingung kita kalau berbondong-bondong warung di pinggir-pinggir jalan itu," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com