Amnesty International: Jawaban Prabowo soal Papua Justru Penyebab Kekerasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengkritik jawaban calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto soal solusi penyelesaian kekerasan di Papua dalam debat perdana capres di kantor KPU RI kemarin.

Dalam jawabannya, Prabowo justru menyinggung soal-soal "campur tangan asing" dan menawarkan pendekatan keamanan serta ekonomi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kekerasan.

"Justru pandangan seperti ini membuat kekerasan dan konflik di sana tidak pernah berhenti," kata Usman lewat keterangannya, Selasa (12/12/2023).

"Kajian terbaru Lemhanas menunjukkan pertumbuhan ekonomi gagal meredam kekerasan dan konflik," ia melanjutkan.

Baca juga: Debat Perdana, Jawaban Prabowo soal Pelanggaran HAM Berat hingga Penanganan Konflik di Papua

Terlebih, di tempat lain, pembangunan pro-investasi justru banyak terbukti mengorbankan warga sipil dan membuka pintu pelanggaran hak asasi manusia, seperti terjadi di Rempang, Nagari Air Bangis, Rembang, Wadas, Halmahera, hingga Flores.

Usman juga menyayangkan, isu pembangunan yang mengorbankan warga sipil ini luput dibahas dalam debat, padahal para capres dianggap bisa ditantang memaparkan cara mereka memajukan kesejahteraan sosial melalui pembangunan tanpa mengorbankan hak asasi warga.

Kembali ke isu Papua, pada akhirnya, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan yang diberi kesempatan menanggapi pertanyaan Prabowo, menyinggung soal pentingnya upaya dialog dan menghadirkan rasa keadilan sebagai jalan mengakhiri kekerasan di Papua.

Baca juga: Prabowo ke Anies: Masalah Keadilan di Papua Tak Sesederhana Itu Pak Anies

Prabowo kemudian menyampaikan kesetujuannya atas pandangan tersebut. Akan tetapi, Usman menilai, jawaban para capres masih belum spesifik.

“Solusi dialog perlu dalam mengakhiri tren kekerasan, konflik, dan pelanggaran HAM di Papua. Itu aspirasi orang asli Papua. Sayangnya, belum terdengar kebijakan pengungsi internal, pembebasan sandera pilot Selandia Baru, penguatan MRP (Majelis Rakyat Papua), dan pengadilan HAM di Papua," kata Usman.

"Itu mendesak," katanya lagi.

Usman menyoroti bahwa semua capres melontarkan komitmen soal penegakkan HAM yang, dianggapnya, sesuatu yang positif.

"Tapi bagaimana kebijakan konkretnya ke depan? Jangan sampai rakyat kecewa lagi, terutama mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM. Capres harus membuat kebijakan nyata," ucap dia.