Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anwar Usman Diberhentikan dari Ketua MK, Tak Boleh Jadi Pimpinan hingga Masa Jabatan Usai

Kompas.com - 07/11/2023, 18:43 WIB
Vitorio Mantalean,
Fitria Chusna Farisa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anwar Usman dinyatakan melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik hakim konstitusi dalam uji materi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

Atas pelanggaran itu, Anwar diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Putusan ini diketuk oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam sidang pembacaan putusan etik, Selasa (7/11/2023).

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan ketua mahkamah konstitusi kepada hakim terlapor,” kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie, dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat.

Baca juga: Anwar Usman Diberhentikan dari Ketua MK karena Pelanggaran Berat

Buntut pelanggaran ini, Anwar tak boleh mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir.

“Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan mahkamah Konsitusi sampai jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir,” ucap Jimly.

MKMK menyatakan bahwa adik ipar Presiden Joko Widodo tersebut terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan.

Dalam putusannya, MKMK juga memerintahkan Wakil Ketua MK memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan MK yang baru dalam waktu 24 jam.

“Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur bupati dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan,” tutur Jimly.

Baca juga: Kesimpulan MKMK: 9 Hakim MK Tak Dapat Jaga Rahasia dan Biarkan Konflik Kepentingan

Sebagai informasi, dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi ini mengemuka setelah MK yang diketuai ipar Presiden Joko Widodo, Anwar Usman, mengabulkan gugatan terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) pada Senin (16/10/2023) lewat putusan yang kontroversial.

Dalam putusan nomor 90/PUU-XXI/2023, MK merumuskan sendiri norma bahwa seorang pejabat yang terpilih melalui pemilu dapat mendaftarkan diri sebagai capres-cawapres walaupun tak memenuhi kriteria usia minimum 40 tahun.

Putusan ini memberi tiket untuk putra sulung Jokowi yang juga keponakan Anwar, Gibran Rakabuming Raka, untuk melaju pada Pilpres 2024 dalam usia 36 tahun berbekal status Wali Kota Solo yang baru disandangnya 3 tahun.

Gibran pun secara aklamasi disepakati Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto sejak Minggu (22/10/2023) dan telah didaftarkan sebagai bakal capres-cawapres ke KPU RI, Rabu (25/10/2023).

Anwar membantah dirinya terlibat konflik kepentingan dalam memutus perkara ini, meski pendapat berbeda (dissenting opinion) hakim konstitusi yang tak setuju Putusan 90 itu mengungkap bagaimana keterlibatan Anwar mengubah sikap MK dalam waktu pendek.

Padahal, dalam perkara nomor 90 itu, pemohon bernama Almas Tsaqibbirru, seorang pelajar/mahasiswa kelahiran tahun 2000, mengakui dirinya adalah pengagum Wali Kota Solo yang juga anak sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming.

Almas berharap, Gibran bisa maju pada Pilpres 2024 walaupun usianya belum memenuhi ketentuan minimum 40 tahun.

Baca juga: Hiper-Presidensialisme dan Putusan-putusan MK

Total, MK telah menerima secara resmi 21 aduan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dari putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut.

Aduan tersebut bervariasi, mulai dari melaporkan Ketua MK Anwar Usman selaku paman Gibran, ada yang memintanya mengundurkan diri, ada yang melaporkan seluruh hakim konstitusi, ada yang melaporkan hakim yang menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion).

MKMK membacakan putusan ini sehari sebelum tenggat pengusulan bakal pasangan capres-cawapres pengganti ke KPU RI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Staf Hasto Mengaku Pernah Bertemu atau Lihat Harun Masiku

Staf Hasto Mengaku Pernah Bertemu atau Lihat Harun Masiku

Nasional
Afriansyah Noor Siap Ajukan Gugatan, Sertijab Sekjen PBB Batal

Afriansyah Noor Siap Ajukan Gugatan, Sertijab Sekjen PBB Batal

Nasional
Kaesang Diprediksi 'Out' jika PKS Dapat Kursi Cawagub Jakarta, PSI: Situasi Masih Cair

Kaesang Diprediksi "Out" jika PKS Dapat Kursi Cawagub Jakarta, PSI: Situasi Masih Cair

Nasional
PBB Persilahkan Afriansyah Noor Ajukan Langkah Hukum Soal Pencopotannya, Sekjen: Dari Pada Kerahkan Massa

PBB Persilahkan Afriansyah Noor Ajukan Langkah Hukum Soal Pencopotannya, Sekjen: Dari Pada Kerahkan Massa

Nasional
Soal Ridwan Kamil jadi Cagub Jakarta atau Jawa Barat, Airlangga: Tunggu Survei Terakhir

Soal Ridwan Kamil jadi Cagub Jakarta atau Jawa Barat, Airlangga: Tunggu Survei Terakhir

Nasional
Bantah Eks Sekjen Kementan, Anak Buah SYL Klaim Honor Febri Diansyah Dibayar Pakai Uang Pribadi

Bantah Eks Sekjen Kementan, Anak Buah SYL Klaim Honor Febri Diansyah Dibayar Pakai Uang Pribadi

Nasional
Polri Ungkap 7 Terpidana Kasus Vina 'Cirebon' Pernah Ajukan Grasi dan Akui Kesalahan

Polri Ungkap 7 Terpidana Kasus Vina "Cirebon" Pernah Ajukan Grasi dan Akui Kesalahan

Nasional
Dapat Sertifikasi ISO ABMS, Antam Berkomitmen Terapkan Kebijakan Antisuap

Dapat Sertifikasi ISO ABMS, Antam Berkomitmen Terapkan Kebijakan Antisuap

Nasional
Targetkan Menang Bersama, PDI-P dan PAN Sepakati 6 Calon Petahana untuk Maju Pilkada Jatim 2024

Targetkan Menang Bersama, PDI-P dan PAN Sepakati 6 Calon Petahana untuk Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
Pemerintah Akan Tutup Layanan “Top Up Game” yang Terafiliasi Judi “Online”

Pemerintah Akan Tutup Layanan “Top Up Game” yang Terafiliasi Judi “Online”

Nasional
Ada 2,37 Juta Pelaku Judi Online, 80.000 di Antaranya Berusia di Bawah 10 Tahun

Ada 2,37 Juta Pelaku Judi Online, 80.000 di Antaranya Berusia di Bawah 10 Tahun

Nasional
Ijeck Batal Maju Pilkada Sumut 2024, Disuruh Airlangga Fokus di DPR

Ijeck Batal Maju Pilkada Sumut 2024, Disuruh Airlangga Fokus di DPR

Nasional
KPK Telusuri Sumber Uang Pembelian 72 Mobil Eks Bupati Kukar Rita Widyasari

KPK Telusuri Sumber Uang Pembelian 72 Mobil Eks Bupati Kukar Rita Widyasari

Nasional
Pemerintah Akui Penyelenggaraan Haji di Mina, Arafah dan Muzdalifah Masih Bermasalah

Pemerintah Akui Penyelenggaraan Haji di Mina, Arafah dan Muzdalifah Masih Bermasalah

Nasional
Golkar Resmi Usung Bobby Nasution Maju Pilkada Sumut 2024

Golkar Resmi Usung Bobby Nasution Maju Pilkada Sumut 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com