Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Kompas.com - 16/05/2024, 15:24 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MK Periode 2013-2015 Hamdan Zoelva menilai, Revisi Undang-Undang (RUU) Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan membuat hakim konstitusi bergantung kepada lembaga pengusulnya.

Dalam draf RUU MK, ada usulan supaya hakim konstitusi meminta restu kembali kepada lembaga yang mengusulkannya, setelah menjabat selama 5 tahun.

Adapun lembaga pengusul yang dimaksud yakni DPR, Presiden dan Mahkamah Agung.

“Nah ini menunjukkan bahwa posisi hakim konstitusi menjadi sangat tergantung pada lembaga pengusul terutama untuk masa jabatan periode, melanjutkan periode lima tahun selanjutnya,” kata Hamdan dalam diskusi publik bertajuk “Sembunyi-Sembunyi Revisi UU MK Lagi” yang digelar secara virtual, Kamis (16/5/2024).

Baca juga: Soal Revisi UU MK, Disebut Jurus Mabuk Politisi Menabrak Konstitusi

Hamdan memandang RUU MK tersebut juga bisa mengganggu independensi MK.

Selain itu, menurutnya, hal ini bisa menjadi ancaman sangat serius terhadap negara hukum karena salah satu fondasi pokok dari negara hukum itu adalah independensi dari lembaga peradilan.

“Itu adalah bentuk yang secara langsung dan akan sangat mengganggu independensi dari hakim konstitusi, ada pengaturan masa jabatan 10 tahun,” ucap Hamdan.

“Kemudian 10 tahun itu dibagi-bagi, lima tahun pertama kemudian lima tahun kedua untuk mendapatkan masa jabatan harus dengan persetujuan dari DPR, diatur dari lembaga pengusul. Dari DPR misalnya, usul DPR, kemudian dari presiden, kemudian dari MA,” imbuhnya.

Baca juga: Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek

Selanjutnya, eks hakim konstitusi ini turut menyoroti soal pasal terkait pengawasan atau komposisi Majelis Kehormatan MK (MKMK).

Dalam Pasal 27A Ayat 2 RUU MK disebutkan bahwa MKMK terdiri dari lima orang, yakni diusulkan masing-masing satu oleh MK, Mahkamah Agung, DPR, Presiden, dan satu hakim konstitusi.

Menurut dia, pengaturan serupa juga pernah ada namun berhasil dibatalkan karena dinilai bermasalah.

“Dulu ada pengawasan oleh DPR, satu usulan DPR, satu pengawas ditunjuk DPR, satu ditunjuk pemerintah, satu ditunjuk MA, dua oleh KY. Ini kan diubah undang-undangnya karena itu bermasalah dan mengganggu independensi mahkamah konstitusi,” ucap dia.

Baca juga: DPR Berpotensi Langgar Prosedur soal Revisi UU MK

Bahkan, menurut dia, sampai ada berbagai putusan MK yang menyatakan MK tidak boleh diawasi oleh lembaga lain.

Oleh karena itu, ia heran dengan poin RUU terkait pengawasan tersebut.

“Tidak ada bedanya ketentuan dulu yang dibatalkan bahwa itu bertentangan dengan konstitusi. Nah ini maju lagi masalah pengawasan di mana masing-masing lembaga yang mengajukan itu ikut selanjutnya mengawasi,” ucap Hamdan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Nasional
Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Nasional
Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Nasional
Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Nasional
Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Nasional
Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Nasional
Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan 'Single Persecution' dalam Kasus Korupsi

Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan "Single Persecution" dalam Kasus Korupsi

Nasional
Sang Cucu Pernah Beri Pedangdut Nayunda 500 Dollar AS, Sumber Uang dari SYL-Indira Chunda

Sang Cucu Pernah Beri Pedangdut Nayunda 500 Dollar AS, Sumber Uang dari SYL-Indira Chunda

Nasional
Meski Ada Ahok, Demokrat Yakin Bobby Bisa Menangkan Pilkada Sumut

Meski Ada Ahok, Demokrat Yakin Bobby Bisa Menangkan Pilkada Sumut

Nasional
Istri SYL: Untuk Umrah Tagihannya Belum Datang, Jadi Kami Enggak Bayar

Istri SYL: Untuk Umrah Tagihannya Belum Datang, Jadi Kami Enggak Bayar

Nasional
PKB Temui Anies Pekan Depan, Bahas Pilkada Jakarta

PKB Temui Anies Pekan Depan, Bahas Pilkada Jakarta

Nasional
Pilkada Sumut, PKB Buka Komunikasi ke Bobby Nasution dan Edy Rahmayadi

Pilkada Sumut, PKB Buka Komunikasi ke Bobby Nasution dan Edy Rahmayadi

Nasional
Demokrat Lirik Duet Budi Djiwandono-Raffi Ahmad untuk Pilkada Jakarta

Demokrat Lirik Duet Budi Djiwandono-Raffi Ahmad untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Ahmad Sahroni Batal Bersaksi di Sidang SYL Hari Ini

Ahmad Sahroni Batal Bersaksi di Sidang SYL Hari Ini

Nasional
KPK Disebut Sita 2 Mobil SYL, Ada yang Berlogo Partai Nasdem

KPK Disebut Sita 2 Mobil SYL, Ada yang Berlogo Partai Nasdem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com