Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Revisi UU MK, Disebut "Jurus Mabuk" Politisi Menabrak Konstitusi

Kompas.com - 15/05/2024, 20:03 WIB
Novianti Setuningsih

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari menyebut, politisi menjadi batu sandungan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menegakkan konstitusi.

Hal itu dikatakannya menanggapi revisi terhadap Undang-Undang (UU) Mahkamah Konstitusi (MK) yang secara tiba-tiba diputuskan draf rancangannya dibawa ke paripurna DPR RI.

Bukan tanpa alasan, Feri mengatakan hal itu berkaca pada kasus pergantian hakim konstitusi Aswanto oleh DPR RI, yang dinilai melanggar ketentuan dalam Undang-Undang MK.

“(Hakim Aswanto) tidak ada kesalahan sehingga diganti, diberhentikan dengan hormat lho itu artinya tidak ada kesalahan. (Pergantian itu) melanggar Undang-Undang (MK) karena mustinya masa jabatannya belum habis,” kata Feri dalam program Obrolan Newsroom bersama Kompas.com, Selasa (14/5/2024).

Dalam Pasal 23 UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK disebutkan bahwa hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, telah berusia 70 tahun, dan sakit jasmani atau rohani terus menerus selama tiga bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Baca juga: Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek

Selain itu, menurut Feri, proses penunjukkan penggantinya oleh DPR tidak dibuka dan terbuka. Tiba-tiba hanya ada calon tunggal.

Tak hanya mengotak-atik MK, dia juga mengatakan bahwa proses pelemahan juga dilakukan oleh politisi terhadap lembaga pengawasan lain.

"Sebenarnya konstitusi kita itu sudah membangun elemennya sendiri cuma politisi kita itu yang memperlemah lembaga pengawas. KY (Komisi Yudisial) diperlemah, KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) dihancurkan, KPU (Komisi Pemilihan Umum) dibuat tidak mandiri,” ujar Feri.

"MK juga harus kita akui sebagai lembaga yang mustinya jadi penjaga konstitusi kita dibuat berantakan seperti ini,” katanya melanjutkan.

Baca juga: Sentil DPR soal Revisi UU MK, Pakar: Dipaksakan, Kental Kepentingan Politik

Oleh karena itu, Feri mempertanyakan dasar dari revisi UU MK yang lagi-lagi menyasar soal masa jabatan hakim konstitusi.

“Harus diakui kalau MK hancur lebur, ya hampir tidak ada harapan kita sebagai publik untuk mengadukan rasa keadilan ini mau dibawa ke mana,” ujarnya.

Dia lantas menyinggung bahwa manuver politik yang benar tetap harus berada di koridor, yakni konstitusi. Bukan sebaliknya, yakni menabrak konstitusi.

“Politik yang elegan itu, menurut saya, karena politisi itu dibatasi konstitusi jadi mereka harus bermain di koridor. Politik yang cantik itu adalah yang permainan di koridor itulah yang hebat, bukan menerabas koridor itu lalu dibilang hebat,” kata Feri.

Oleh karena itu, Feri berpandangan bahwa apa yang terjadi belakangan ini, termasuk dengan adanya revisi UU MK adalah permainan politik yang menabrak koridor.

“Itu bukan seni dalam politik kalau nabrak-nabrak koridor itu. Itu yang memang jurus mabuk saja cuma mau diakui seni dalam berpolitik. Dan apa yang terjadi akhir-akhir ini memperlihatkan itu, jurus mabuk yang kemudian membanggakan diri saja,” ujarnya.

Baca juga: Revisi UU MK Dinilai Cenderung Jadi Alat Sandera Kepentingan, Misalnya Menambah Kementerian

Halaman:


Terkini Lainnya

Ini Identitas Tiga Korban Pesawat Jatuh di BSD Tangerang

Ini Identitas Tiga Korban Pesawat Jatuh di BSD Tangerang

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Anies dan Ganjar Diminta Tiru Prabowo, Hadiri Pelantikan Presiden meski Kalah di Pilpres

Anies dan Ganjar Diminta Tiru Prabowo, Hadiri Pelantikan Presiden meski Kalah di Pilpres

Nasional
Digelar Hari Ini, Puan Jelaskan Urgensi Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Digelar Hari Ini, Puan Jelaskan Urgensi Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Nasional
ICW Catat 731 Kasus Korupsi pada 2023, Jumlahnya Meningkat Siginifikan

ICW Catat 731 Kasus Korupsi pada 2023, Jumlahnya Meningkat Siginifikan

Nasional
Anies Serius Pertimbangkan Maju Lagi di Pilkada DKI Jakarta 2024

Anies Serius Pertimbangkan Maju Lagi di Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Ditanya soal Bursa Menteri Kabinet Prabowo, Maruarar Sirait Ngaku Dipanggil Prabowo Hari Ini

Ditanya soal Bursa Menteri Kabinet Prabowo, Maruarar Sirait Ngaku Dipanggil Prabowo Hari Ini

Nasional
PDI-P Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Maruarar Sirait: Masalah Internal Harus Dihormati

PDI-P Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Maruarar Sirait: Masalah Internal Harus Dihormati

Nasional
Maruarar Sirait Dukung Jokowi Jadi Penasihat di Pemerintahan Prabowo

Maruarar Sirait Dukung Jokowi Jadi Penasihat di Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pesawat Latih Jatuh di BSD, 3 Korban Tewas Merupakan Penerbang, Penumpang, dan Mekanik

Pesawat Latih Jatuh di BSD, 3 Korban Tewas Merupakan Penerbang, Penumpang, dan Mekanik

Nasional
Momen Anies Mampir Kondangan Warga Muara Baru sebelum ke Halalbihalal PKL dan JRMK di Jakut

Momen Anies Mampir Kondangan Warga Muara Baru sebelum ke Halalbihalal PKL dan JRMK di Jakut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com