Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pakar Politik Nilai Jokowi Pemain Watak yang Punya 2 Muka, Ini Alasannya

Kompas.com - 05/11/2023, 14:27 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar politik Ikrar Nusa Bhakti menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini tengah menunjukkan dua sisi atau watak yang berbeda dalam dirinya.

Bahkan, menurutnya, Jokowi adalah pemain watak dalam konteks pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Ia pun mencontohkan berbagai ucapan Jokowi yang dinilai kontroversi dan seolah bertolak belakang dengan kenyataan yang ada.

"Kenapa saya mengatakan pemain watak yang punya dua muka. Ke depan, kepada masyarakat itu, tadi dibilang bahwa, 'Ini nanti tergantung rakyat (usai Jokowi beri restu Gibran jadi cawapres). Saya enggak ikut-ikut'," kata Ikrar menirukan ucapan Jokowi beberapa pekan lalu.

Baca juga: Jokowi dan Megawati Dinilai Sudah Berseberangan untuk Pemilu 2024

Hal itu disampaikan Ikrar Nusa Bhakti dalam tayangan Gaspol! Kompas.com yang disiarkan di kanal YouTube Kompas.com, Sabtu (4/11/2023).

Menurutnya, publik justru sudah memahami jika ucapan Jokowi bertolak belakang dengan kenyataannya.

Ikrar mengatakan, publik sudah tahu bahwa Jokowi ikut campur atau "cawe-cawe" dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Kenyataan itu semakin jelas setelah Gibran bisa maju dalam Pilpres karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

Kemudian, Ikrar mencontohkan ketika Jokowi berusaha menciptakan citra netral dengan mengajak tiga bakal capres makan siang, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Baca juga: Ikrar Nusa Bhakti Sindir Jokowi: Orang kalau Sudah Berkuasa Itu Suka Lupa

"Dalam situasi rilis (keterangan pers), (situasi makan siang) ketawa-tawa, kata Ganjar, kan," ujar Ikrar Nusa Bhakti.

"Tapi dua orang ini kan, baik Ganjar maupun Anies Baswedan masih tetap menyuarakan, apakah Anda bisa netral?" katanya lagi.

Ia lantas mengatakan, Jokowi kembali mencoba meyakinkan diri bakal netral pada Pemilu 2024 ketika menginstruksikan para penjabat kepala daerah untuk menjaga netralitas.

"Baru berapa hari ngomong gitu. Apa yang terjadi di Gianyar? (Pencopotan baliho Ganjar-Mahfud MD)," ujar Ikrar.

Baca juga: Ikrar Nusa Bhakti: Saya Tak Menyangka Jokowi Berubah, dari Jokowi adalah Kita Jadi seperti Raja Jawa Kecil

Lebih lanjut, Guru Besar Riset Politik Lembaga Ilmu Politik Indonesia (LIPI) 1984-2017 ini menilai wajar jika PDI-P dan simpatisan pendukung Jokowi pada pemilihan presiden (Pilpres) 2014 dan 2019 sakit hati melihat penurunan baliho itu.

"Pada 2019, Pemilu Presiden 2019, itu Gianyar memberikan dukungan 97 persen, tertinggi di Indonesia. Anda bisa bayangkan mengapa itu teman-teman dari PDI-P sakit hati, mengapa kemudian baliho Ganjar-Mahfud MD dipindahin," kata Ikrar.

Perlu diketahui, beberapa pernyataan Jokowi belakangan disoroti publik menjelang Pemilu 2024.

Halaman:


Terkini Lainnya

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Nasional
Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Nasional
Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com