PDI-P Pastikan Tetap Dukung Pemerintahan Jokowi hingga Akhir meski Beda Sikap di Pilpres 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto memastikan, perbedaan sikap politik antara partainya dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2024 tidak akan mengurangi profesionalitas menteri dari PDI-P.

Hasto mengatakan, para menteri anggota Kabinet Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin dari PDI-P akan tetap bekerja sekaligus menjaga stabilitas politik pada Pemilu 2024.

"Ingat, Pak Jokowi dan KH Maruf Amin itu satu kesatuan. PDI-P tetap berjuang menjaga stabilitas politik pemerintahan. Maka, menteri-menteri dari PDI-P tetap menjalankan tugas bagi bangsa dan negara. Jauh dikedepankan dari sekadar manuver politik," kata Hasto dalam keterangannya, Minggu (5/11/2023).

Baca juga: Ketika Puan Nyatakan PDI-P Siap Hadapi Kawan Lama...

Hasto menegaskan, demokrasi harus dikawal agar berjalan dengan baik. Hal tersebut untuk memastikan bahwa rakyat tetap menjadi pemegang mandat tertinggi dalam demokrasi.

"Karena suara pemilu ada di rakyat. Rakyat itu sangat cerdas. Rakyat sudah tahu mana yang baik. Ganjar-Mahfud akan mengawal kebaikan itu. Berdiri di atas moral yang kokoh," ungkap dia.

Politikus asal Yogyakarta ini juga mengatakan bahwa partainya tidak akan menarik para menteri anggota kabinet dan tetap berkomitmen mendukung pemerintahan Jokowi hingga tuntas.

"Itu memang komitmen dari PDI-P. Meskipun beliau sudah berubah, tapi tugas PDI-P untuk bangsa dan negara tetap dikedepankan, sehingga kami mengawal Jokowi-Ma'ruf Amin satu kesatuan sampai menyelesaikan tugas pada akhir jabatannya," lanjut Hasto.

Baca juga: PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Cerminan Neo Orde Baru

Kendati demikian, Hasto mengakui bahwa pilihan politik antara Jokowi dan PDI-P dalam pemilu legislatif dan Pilpres 2024 sudah berbeda.

"Kami punya pilihan yang berbeda. Kami bergerak karena Pak Ganjar-Prof Mahfud bukan hanya sekadar pemimpin yang bersih, jujur, dan berpengalaman, tapi juga penegakan hukum di atas prinsip-prinsip keadilan, hukum yang tidak dimanipulasi untuk kepentingan keluarga," tutur dia.

Sebelumnya, pakar politik Ikrar Nusa Bhakti menilai bahwa sikap politik Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi kini saling berseberangan.

Dalam pandangan Ikrar, Jokowi jelas sudah memilih sikap yang berseberangan dengan Megawati, pemimpin PDI-P yang dianggap sudah mendukungnya sejak masih Wali Kota Solo hingga Presiden.

Baca juga: Di Hadapan Kader PDI-P, Puan Sindir soal Musuh yang Dulu Bersama

Hal itu dilihat dari langkah Jokowi yang tidak menemui Megawati setelah putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto.

"Kalau menurut saya, memang iya (berseberangan). Dan Jokowi kemarin habis pulang dari China dan Arab Saudi, kok kemudian enggak menjelaskan pada Bu Mega bahwa dia tidak lagi menjadi bagian dari PDI-P, dia mengajukan anaknya untuk menjadi calon wakil presiden dari partai lain," kata Ikrar dalam tayangan Gaspol! Kompas.com yang disiarkan di kanal YouTube Kompas.com pada Sabtu (4/11/2023).

Ikrar lantas menyebut bahwa situasi ini sebelumnya tidak pernah terjadi di Indonesia, di mana seorang presiden yang masih berkuasa meninggalkan partai politik yang membesarkannya.

"Seorang presiden yang didukung oleh partai tertentu kemudian di satu tahun terakhir menjelang habisnya masa jabatan, dia kemudian meninggalkan partai, tanpa mengatakan mohon maaf, tanpa mengatakan saya keluar dari partai, tanpa kemudian mengembalikan kartu tanda anggota," ujar Ikrar.