Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Kompas.com - 22/05/2024, 11:06 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) punya tugas untuk mencegah penyimpangan dalam program pembangunan.

Oleh karena itu, Jokowi mengingatkan BPKP untuk tidak mencari-cari kesalahan dalam pembangunan yang dilakukan pemerintah.

"Sasaran kinerja BPKP dan pengawas internal itu bukan untuk mencari kesalahan, tapi justru untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan," kata Jokowi saaat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024).

Baca juga: Ingatkan BPKP Jangan Cari-cari Kesalahan, Jokowi: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

Jokowi menuturkan, BPKP perlu memberikan arahan yang benar serta tuntunan yang tepat, bukan hanya memasang jebakan dengan membiarkan ketika melihat program pembangunan menyalahi aturan.

"Bukan memasang jebakan, 'Lah ini keliru, diemin aja' mestinya dibetulkan di awal, diberi tahu di awal ini keliru. Jangan terbalik. Fokusnya bukan berapa banyak yang melakukan penyimpangan, tapi berapa banyak yang bisa dirasakan manfaatkan rakyat dari program pemerintah, ke sana mestinya ke sana," kata Jokowi.

Mantan wali kota Solo ini lantas menganalogikan kinerja BPKP dengan pembangunan rel kereta.

Ia menyebutkan, BPKP yang memastikan agar rel yang dibangun lurus, begitu pun memastikan agar kereta tersebut berjalan cepat dan tepat sampai tujuan.

Baca juga: Jokowi Kembali ke Jakarta Usai Kunjungi Korban Banjir di Sumbar

Hal ini sejalan dengan peran besar BPKP yang terus mengawal kesinambungan pembangunan agar rakyat bisa mendapatkan manfaat yang maksimal.

"Sehingga tidak boleh hanya sekedar memperbanyak lampu merah. Ini enggak boleh, itu enggak boleh, ini enggak boleh, itu enggak boleh, bukan itu, atau menambah tanda larangan, pokoknya ini tidak, ini tidak, bukan itu," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, jika banyak dihambat, pembangunan bakal mandek bahkan jalan di tempat. Ia pun menyebutkan tidak akan ada lagi yang mau menjadi pimpinan proyek.

"Kalau saking ketakutannya, keretanya malah berhenti di tempat. Ditunjuk dari pimpinan proyek 'ndak ndak ndak yang lain aja'. Kan lucu, biasanya jadi pimpinan proyek rebutan. Ini lah tujuan agar kereta itu sampai pada tujuan dengan cepat dan pas, tepat," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Berikan 66 Sapi Kurban pada Idul Adha 2024

Jokowi Berikan 66 Sapi Kurban pada Idul Adha 2024

Nasional
Kostrad Periksa Prajurit yang Diduga Selewengkan Dana Satuan untuk Judi Online

Kostrad Periksa Prajurit yang Diduga Selewengkan Dana Satuan untuk Judi Online

Nasional
2 Jemaah Haji Ilegal Dilaporkan Masih Bersembunyi di Hotel Arab Saudi karena Takut Ditangkap Petugas

2 Jemaah Haji Ilegal Dilaporkan Masih Bersembunyi di Hotel Arab Saudi karena Takut Ditangkap Petugas

Nasional
30 Jaksa Disiapkan untuk Bersidang di Kasus Korupsi Timah

30 Jaksa Disiapkan untuk Bersidang di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Jokowi Klaim Serius Perangi Judi 'Online', Pembentukan Satgas Segera Rampung

Jokowi Klaim Serius Perangi Judi "Online", Pembentukan Satgas Segera Rampung

Nasional
Satgas Pangan Polri Temukan Harga Cabai Rawit Naik Jelang Idul Adha

Satgas Pangan Polri Temukan Harga Cabai Rawit Naik Jelang Idul Adha

Nasional
Pemerintah Siap Revisi Target Penurunan 'Stunting' Jika Tak Tercapai

Pemerintah Siap Revisi Target Penurunan "Stunting" Jika Tak Tercapai

Nasional
KPU Tak Rekrut KPPS untuk Pileg Ulang Berskala Kecil

KPU Tak Rekrut KPPS untuk Pileg Ulang Berskala Kecil

Nasional
Kontras Desak Jokowi Jokowi Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat Wasior Papua yang Mandek 23 Tahun

Kontras Desak Jokowi Jokowi Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat Wasior Papua yang Mandek 23 Tahun

Nasional
Konflik Tenurial Mengganjal Pembangunan IKN

Konflik Tenurial Mengganjal Pembangunan IKN

Nasional
Pemerintah Diharap Pakai Cara Lebih Keras Lagi Tindak Judi Online

Pemerintah Diharap Pakai Cara Lebih Keras Lagi Tindak Judi Online

Nasional
Pileg Ulang di Gorontalo, Hanya 4 Parpol yang Harus Revisi Daftar Caleg agar Penuhi Kuota Perempuan

Pileg Ulang di Gorontalo, Hanya 4 Parpol yang Harus Revisi Daftar Caleg agar Penuhi Kuota Perempuan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Diharap Tak 'Masuk Angin'

Satgas Judi "Online" Diharap Tak "Masuk Angin"

Nasional
Pemerintah Indonesia Sampaikan 4 Hal Pokok dalam Forum SDGs di Bali

Pemerintah Indonesia Sampaikan 4 Hal Pokok dalam Forum SDGs di Bali

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Jadi Komisaris BUMN, Ngabalin: di Mana Masalahnya ?

TKN Prabowo-Gibran Jadi Komisaris BUMN, Ngabalin: di Mana Masalahnya ?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com