Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Budiman Sudjatmiko Akan Daftar ke PDI-P Lagi jika Dipecat karena Dukung Prabowo

Kompas.com - 23/08/2023, 13:59 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI-P Budiman Sudjatmiko menyatakan dirinya tetap ingin mendaftar ulang menjadi kader PDI-P jika betul dipecat.

PDI-P sendiri menyatakan akan memecat Budiman Sudjatmiko karena mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (capres).

"Barangkali setelah beberapa tahun kesalahan saya diampuni, saya bisa daftar lagi (ke PDI-P)," ujar Budiman saat ditemui di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2023) malam.

Budiman menjelaskan bahwa langkah tersebut akan diambil setelah dirinya menjomblo atau tidak berpartai dalam waktu yang cukup lama.

Baca juga: Tanya ke Milenial soal Budiman Sudjatmiko Dukung Prabowo, Hasto: Seperti Punya Pacar Baru, 3 Bulan Akan Ketahuan

Apabila tidak diterima bergabung lagi dengan PDI-P, Budiman Sudjatmiko mengaku, baru akan mempertimbangkan untuk masuk ke partai lain.

Ia lantas menyebut Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hingga Gerindra menjadi opsi jika PDI-P tidak mau menerimanya lagi.

"Tentu saja, kalau saya tidak menjadi anggota PDI Perjuangan, tentu saja saya ya berpolitik pasti. Tapi mungkin jomblo dulu gitu, tidak berumah tangga dulu secara politik," katanya.

"Ya itu (Gerindra) juga menjadi salah satu opsi. Tapi pastinya itu setelah melewati masa jomblo yang cukup lama," ujar Budiman Sudjatmiko lagi.

Baca juga: Politikus PDI-P: Budiman Sudjatmiko Tak Mau Mundur, Maunya Dipecat Biar Kayak Pahlawan

Hingga saat ini, PDI-P masih belum kunjung memecat Budiman Sudjatmiko.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, Budiman Sudjatmiko memiliki pilihan mengundurkan diri atau dipecat karena mendukung bakal capres Prabowo Subianto.

Prabowo merupakan bakal capres yang diusung koalisi Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN. Sementara PDI-P telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

“Opsinya mengundurkan diri atau menerima sanksi pemecatan," kata Hasto dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com pada 20 Agustus 2023.

Baca juga: Berkabung jika Dipecat PDI-P, Budiman Sudjatmiko: Saya Sudah Kampanye sejak SD

Hasto memastikan pihaknya akan mengambil langkah tegas guna merespons langkah politik Budiman Sudjatmiko yang justru mendukung Prabowo, bukan Ganjar Pranowo.

Namun, PDI-P diketahui batal menjatuhkan sanksi untuk Budiman Sudjatmiko pada Senin, 21 Agustus 2023.

Saat itu, PDI-P beralasan tengah fokus pada elektabilitas Ganjar yang rebound berdasarkan hasil survei Indikator Politik dan Litbang Kompas.

Terbaru, Hasto memastikan DPP PDI-P akan mengirimkan surat kepada Budiman Sudjatmiko. Tetapi, ia enggan mengatakan isi surat tersebut.

Baca juga: PDI-P Akan Kirim Surat ke Budiman Sudjatmiko Terkait Dukungan ke Prabowo

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com