Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Akan Kirim Surat ke Budiman Sudjatmiko Terkait Dukungan ke Prabowo

Kompas.com - 22/08/2023, 21:53 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyebutkan bahwa partainya akan mengirimkan surat kepada kader PDI-P Budiman Sudjatmiko.

Hasto mengatakan, pengiriman surat itu dipegang oleh Kepala Sekretariat DPP PDI-P Yoseph Aryo Adi Dharmo.

"Yang jelas nanti akan ada surat yang kita kirim oleh Kepala Kesekretariat. Jadi, nanti kepala kesekretariat, tanya saja Pak Adi, surat yang mau dikirim itu apa isinya," kata Hasto ditemui di Yogyakarta, Selasa (22/8/2023) malam.

Namun, Hasto tak bisa mengungkapkan apa isi surat tersebut. Sebab, surat itu disebut bersifat tertutup.

Baca juga: Bantah PDI-P Panik karena Budiman Sudjatmiko, Megawati: Yuk Bikin Rapat Gede, Undang Ketum Parpol Lain

Menurutnya, yang terpenting PDI-P ingin surat itu sampai ke tangan Budiman Sudjatmiko.

"Nanti, sampai dulu ke alamatnya," ujar Hasto.

Politikus asal Yogyakarta ini juga enggan berkomentar lebih jauh mengenai sikap Budiman Sudjatmiko.

Namun, ia mengaku sudah berbincang dengan para milenial yang merupakan koleganya.

Hasto mengungkapkan, milenal menyarankan PDI-P membiarkan Budiman berdekatan dengan Prabowo Subianto yang didukungnya sebagai bakal calon presiden (capres).

"Saya bertanya, menurut kalian gimana Pak Budiman? 'Sudah, Pak Sekjen, sudah Pak Budiman ini kan seperti punya pacar baru, jadi biar asik dengan pacarnya'," kata Hasto.

"'Toh tiga bulan nanti akan ketahuan bagaimana pacar barunya ini'. Itu dari generasi milenial, ketika saya bertanya tentang Pak Budiman Sudjatmiko," ujarnya melanjutkan.

Baca juga: Saat Megawati Ingin Cerita soal Budiman Sudjatmiko, tapi Tak Jadi karena Waktu

Diberitakan sebelumnya, nama Budiman Sudjatmiko jadi perbincangan karena dinilai tidak tegal lurus dengan instruksi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Sebagaimana diketahui, Megawati telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal capres yang diusung PDI-P.

Namun, Budiman Sudjatmiko memilih untuk mendukung Prabowo sebagai bakal capres.

Oleh karena itu, PDI-P memberikan opsi kepada Budiman, yaitu antara dipecat dari partai atau mengundurkan diri.

Pada Senin kemarin (21/8/2023), DPP PDI-P berencana memberikan sanksi pada Budiman Budiman Sudjatmiko.

Namun, itu tidak jadi dilakukan karena PDI-P tengah fokus membahas elektabilitas Ganjar yang sedang meningkat dilihat dari dua hasil survei nasional, yaitu Indikator Politik dan Litbang Kompas.

Baca juga: DPP PDI-P Tak Jadi Umumkan Status Budiman Sudjatmiko Hari Ini

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com