Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang “Kompas”: Ganjar Dianggap Paling Mumpuni Atasi Masalah Ekonomi dan Kesejahteraan

Kompas.com - 21/08/2023, 16:25 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (capres) PDI Perjuangan untuk Pemilu 2024 Ganjar Pranowo dinilai paling mampu mengatasi persoalan ekonomi. Gubernur Jawa Tengah itu juga dianggap paling cakap menuntaskan problem kesejahteraan sosial.

Temuan ini terekam dalam survei Litbang Kompas terbaru yang dirilis pada Senin (21/8/2023).

Survei tersebut merekam persepsi publik terhadap tiga bakal capres. Selain Ganjar, ada nama bakal capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto; dan bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan.

Baca juga: Jika Tak Jadi Cawapres Ganjar, Sandi Hengkang dari PPP?

Tak hanya isu ekonomi dan kesejahteraan, survei juga memetakan pendapat publik soal kemampuan ketiga bakal capres dalam isu penegakan hukum, problem persatuan dan kesatuan, stabilitas politik, hingga kasus korupsi.

Hasilnya, Ganjar dianggap unggul pada penanganan dua sektor. Perinciannya sebagai berikut:

Persoalan ekonomi

  • Ganjar Pranowo: 34,5 persen
  • Prabowo Subianto: 25,3 persen
  • Anies Baswedan: 18,8 persen

Isu kesejahteraan sosial

  • Ganjar Pranowo: 34,8 persen
  • Prabowo Subianto: 25,3 persen
  • Anies Baswedan: 19,5 persen

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Ganjar dan Prabowo Kian Ketat, Saatnya Adu Gagasan

Dalam survei, Prabowo mengantongi persentase tertinggi pada empat sektor yakni penegakan hukum, problem persatuan dan kesatuan, stabilitas politik, hingga kasus korupsi.

Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, mengatakan, tingginya kepercayaan publik terhadap Ganjar dalam penuntasan persoalan ekonomi dan kesejahteaan sosial tak terlepas dari jabatan Gubernur Jawa Tengah yang masih diembannya.

Sebagai Gubernur, Ganjar dianggap lebih dekat dengan persoalan-persoalan yang dialami secara langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

”Apalagi selain militer, sosok berlatar belakang kepala daerah menjadi pilihan yang dominan bagi publik untuk menjadi pemimpin ke depan,” kata Yohan di Jakarta, Senin (21/8/2023), sebagaimana dikutip dari Kompas.id.

Survei yang sama juga memetakan elektabilitas ketiga bakal capres secara umum. Hasilnya, tingkat elektoral Prabowo dan Ganjar bersaing ketat.

Berdasarkan hasil survei, Ganjar tercatat unggul tipis dari Prabowo, baik dalam simulasi terbuka, simulasi 10 nama, 5 nama, maupun 3 nama. Namun demikian, selisihnya masih dalam rentang margin of error.

“Dalam survei terbaru Kompas, elektabilitas Ganjar Pranowo di angka 24,9 persen, Prabowo Subianto 24,6 persen, dan Anies Baswedan 12,7 persen," tulis Litbang Kompas.

Baca juga: Prabowo Unggul di Luar Jawa , PDI-P: Visi Pembangunan Ganjar Indonesia Sentris

Adapun survei ini dilakukan selama 27 Juli-7 Agustus 2023. Survei melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi yang tersebar di 331 desa/kelurahan di Indonesia.

Dengan metode wawancara tatap muka, survei ini mencatatkan margin of error sebesar +/- 2,65 persen. Survei sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com