Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Airlangga Hartarto, Capres Hasil Munas Golkar yang Layu Sebelum Berkembang...

Kompas.com - 15/08/2023, 10:44 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar akhirnya menyatakan dukungan untuk bakal calon presiden (capres) dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Golkar resmi berkoalisi dengan tiga partai politik yakni Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Manuver tersebut tak sejalan dengan hasil musyawarah nasional (Munas) Golkar tahun 2019. Kala itu, munas menetapkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum.

Munas juga memberikan mandat kepada Airlangga untuk menjadi capres Golkar pada Pemilu 2024.

Keputusan munas ini berulang kali digembar-gemborkan elite Golkar ketika ditanya arah dukungan mereka terkait pemilu presiden (pilpres) mendatang.

"(Soal nama capres) Kalau Golkar, waktu Munas juga sudah resmi,” kata Airlangga Hartarto saat menghadiri Rakornis dan Bimtek Pemenangan Pemilu, Sabtu (21/1/2023), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Golkar Menyerah Usung Airlangga Capres, Jusuf Kalla: Ya Sulit Kan...

Airlangga mengatakan, urusan calon presiden dari Golkar sudah final karena munas merupakan forum tertinggi di internal partai berlambang pohon beringin itu. Katanya, keputusan tersebut diperkuat oleh hasil rapat pimpinan nasional hingga rapat kerja nasional (Rakernas) yang digelar setelah Munas Golkar 2019.

Namun, dua bulan jelang pendaftaran capres dan calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024, Golkar justru mengumumkan dukungan buat Prabowo. Saat mendeklarasikan dukungan, Airlangga menyebut sosok Ketua Umum Partai Gerindra itu sebagai orang yang tepat untuk memajukan perekonomian Indonesia.

"Partai Golkar melihat kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto sangat tepat untuk membawa Indonesia lolos dari middle income trap," kata Airlangga di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, Minggu (13/8/2023).

Keputusan Golkar mendukung Prabowo itu pun menuai beragam reaksi di internal partai beringin. Hasil Munas Golkar tahun 2019 kembali diungkit.

Baca juga: Pilih Prabowo ketimbang Ganjar, Golkar: Ini Koalisi Tengah

Singgung hasil munas

Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam, misalnya, menyinggung hasil Munas Golkar tahun 2019 yang menetapkan Airlangga sebagai capres.

Menurut Ridwan, sebenarnya Golkar boleh-boleh saja mengubah dukungan mereka terhadap capres tertentu. Namun, kata dia, keputusan tersebut harus diambil melalui musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

"Ya kan dukung-dukung saja, boleh saja. Tapi kan konstitusinya Golkar kan harus dilewati, melalui yang namanya proses konstitusi di Golkar, yaitu melalui munaslub," ujar Ridwan saat dihubungi, Minggu (13/8/2023).

Ridwan menilai, deklarasi dukungan buat Prabowo sedianya merupakan keputusan Airlangga, bukan ketetapan Golkar. Sebab, jika melihat keputusan partai, Golkar tegas menginginkan Airlangga sebagai capres.

"Aturannya itu capresnya Airlangga. Bahwa dia mau merubah ya boleh. Mendukung Prabowo boleh, dukung Ganjar boleh, dukung Anies boleh, dukung dirinya boleh. Tapi harus melalui satu prosedur, iya (munaslub). Aturannya tetap harus dilewati. Kalau enggak, bisa digugat itu sama anggota di Golkar karena tidak melalui proses administrasi konstitusi yang benar," tuturnya.

Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam, mendatangi kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Selasa (18/7/2023). KOMPAS.com/Fika Nurul Ulya Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam, mendatangi kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Selasa (18/7/2023).
Ridwan menegaskan, munaslub harus digelar jika Golkar ingin mengubah nama capres yang didukung menjadi Prabowo Subianto. Dia heran kenapa pengurus pusat Golkar terkesan takut dengan isu munaslub yang sedang santer belakangan ini.

Halaman:


Terkini Lainnya

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah Ke PSI, Berdampak Ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah Ke PSI, Berdampak Ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com