Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Airlangga Hartarto, Capres Hasil Munas Golkar yang Layu Sebelum Berkembang...

Kompas.com - 15/08/2023, 10:44 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar akhirnya menyatakan dukungan untuk bakal calon presiden (capres) dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Golkar resmi berkoalisi dengan tiga partai politik yakni Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Manuver tersebut tak sejalan dengan hasil musyawarah nasional (Munas) Golkar tahun 2019. Kala itu, munas menetapkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum.

Munas juga memberikan mandat kepada Airlangga untuk menjadi capres Golkar pada Pemilu 2024.

Keputusan munas ini berulang kali digembar-gemborkan elite Golkar ketika ditanya arah dukungan mereka terkait pemilu presiden (pilpres) mendatang.

"(Soal nama capres) Kalau Golkar, waktu Munas juga sudah resmi,” kata Airlangga Hartarto saat menghadiri Rakornis dan Bimtek Pemenangan Pemilu, Sabtu (21/1/2023), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Golkar Menyerah Usung Airlangga Capres, Jusuf Kalla: Ya Sulit Kan...

Airlangga mengatakan, urusan calon presiden dari Golkar sudah final karena munas merupakan forum tertinggi di internal partai berlambang pohon beringin itu. Katanya, keputusan tersebut diperkuat oleh hasil rapat pimpinan nasional hingga rapat kerja nasional (Rakernas) yang digelar setelah Munas Golkar 2019.

Namun, dua bulan jelang pendaftaran capres dan calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024, Golkar justru mengumumkan dukungan buat Prabowo. Saat mendeklarasikan dukungan, Airlangga menyebut sosok Ketua Umum Partai Gerindra itu sebagai orang yang tepat untuk memajukan perekonomian Indonesia.

"Partai Golkar melihat kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto sangat tepat untuk membawa Indonesia lolos dari middle income trap," kata Airlangga di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, Minggu (13/8/2023).

Keputusan Golkar mendukung Prabowo itu pun menuai beragam reaksi di internal partai beringin. Hasil Munas Golkar tahun 2019 kembali diungkit.

Baca juga: Pilih Prabowo ketimbang Ganjar, Golkar: Ini Koalisi Tengah

Singgung hasil munas

Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam, misalnya, menyinggung hasil Munas Golkar tahun 2019 yang menetapkan Airlangga sebagai capres.

Menurut Ridwan, sebenarnya Golkar boleh-boleh saja mengubah dukungan mereka terhadap capres tertentu. Namun, kata dia, keputusan tersebut harus diambil melalui musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

"Ya kan dukung-dukung saja, boleh saja. Tapi kan konstitusinya Golkar kan harus dilewati, melalui yang namanya proses konstitusi di Golkar, yaitu melalui munaslub," ujar Ridwan saat dihubungi, Minggu (13/8/2023).

Ridwan menilai, deklarasi dukungan buat Prabowo sedianya merupakan keputusan Airlangga, bukan ketetapan Golkar. Sebab, jika melihat keputusan partai, Golkar tegas menginginkan Airlangga sebagai capres.

"Aturannya itu capresnya Airlangga. Bahwa dia mau merubah ya boleh. Mendukung Prabowo boleh, dukung Ganjar boleh, dukung Anies boleh, dukung dirinya boleh. Tapi harus melalui satu prosedur, iya (munaslub). Aturannya tetap harus dilewati. Kalau enggak, bisa digugat itu sama anggota di Golkar karena tidak melalui proses administrasi konstitusi yang benar," tuturnya.

Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam, mendatangi kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Selasa (18/7/2023). KOMPAS.com/Fika Nurul Ulya Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam, mendatangi kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Selasa (18/7/2023).
Ridwan menegaskan, munaslub harus digelar jika Golkar ingin mengubah nama capres yang didukung menjadi Prabowo Subianto. Dia heran kenapa pengurus pusat Golkar terkesan takut dengan isu munaslub yang sedang santer belakangan ini.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com