Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Prabowo Makin "Gemuk", Kalla: Tak Jamin Menang...

Kompas.com - 14/08/2023, 17:07 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK) menilai, tidak ada jaminan bagi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menang dalam Pilpres 2024 hanya karena koalisi partai yang mendukungnya semakin gemuk atau bertambah.

JK masih ingat betul ketika dia dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak didukung banyak partai saat memenangkan Pilpres 2004.

"Tidak ada jaminan. Sama dengan saya waktu 2004, Anda masih ingat, (wartawan) masih SMP mungkin ya, itu kita hanya didukung 11 persen, 4 partai. Tapi menangnya 60 persen. Jadi beda itu. Tidak simetris sama sekali," ujar Kalla saat ditemui di Markas PMI Pusat, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Baca juga: Golkar Menyerah Usung Airlangga Capres, Jusuf Kalla: Ya Sulit Kan...

Jusuf Kalla menyampaikan, hal yang menjadi penentu kemenangan paslon di pemilu yaitu rakyat, bukan partainya.

Sebab, rakyat pasti memiliki pilihannya masing-masing terkait partai politik.

"Yang memilih kan rakyat. Partai yang mengusulkan, yang memilih rakyat. Terserah rakyat bagaimana, rakyat ada yang ikut partainya, ada juga yang tidak. Selama ini begitu," tutur dia.

Lalu, Jusuf Kalla mencontohkan ketika dia maju sebagai capres pada tahun 2009. Saat itu, Kalla menggandeng Wiranto sebagai cawapres.


Jika dihitung-hitung, kata mantan Ketum Golkar ini, jumlah suara yang bisa dia raih seharusnya mencapai 20 persen.

Namun, kenyataannya, suara mereka jauh di bawah itu. Pasangan JK-Wiranto kalah di Pilpres 2009.

"Pengalaman saya dengan Pak Wiranto dulu, kalau dihitung-hitung jumlah suara itu lebih 20 persen. Tapi hanya dapat suara 14 persen, tidak simetris, tergantung. Kalau sudah masuk ke pemilu itu, orang tidak lagi melihat partainya, orang melihat tokohnya," ujar JK.

Baca juga: Di Depan Ganjar dan Jusuf Kalla, Jokowi Berpesan: Hati-hati Pilih Pemimpin Masa Depan

Koalisi yang mengusung Prabowo sebagai capres semakin gemuk.

Awalnya, Prabowo didukung oleh Gerindra dan PKB. Kini, dukungan kepada Prabowo bertambah.

Pada hari Minggu (13/8/2023) kemarin, Golkar dan PAN resmi mendeklarasikan Prabowo sebagai Capres  2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com